Pasal tersebut menyatakan, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian pasal 33 ayat (2) menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Menurut Prabowo, saat ini banyak kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945.
"Memang kalau elite kita ini selama ini tidak pernah mau bicara pasal 33. Coba jujur, saya tanya, ada kah ketua umum partai lain yang bicara pasal 33. Mungkin yang ada sekarang ya di koalisi yang saya pimpin. Membahas pasal 33 saja tidak mau," kata Prabowo.
Prabowo memandang sistem ekonomi Indonesia saat ini mengadopsi paham neoliberalisme atau pasar bebas. Banyak sumber kekayaan alam dikuasai oleh pihak swasta.
Sementara, sebagian besar masyarakat tidak menikmati kekayaan nasional tersebut.
"Pasal 33 ini menurut saya pengamanan," kata dia.
Di sisi lain, lanjut Prabowo, banyak tokoh-tokoh dunia yang mengkritik paham neoliberalisme, antara lain Direktur IMF Christine Lagarde, Hillary Clinton dan Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus.
Para tokoh dunia tersebut, kata Prabowo, menilai neoliberalisme tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Tapi ekonom-ekonom Indonesia pura-pura tidak tahu. Akhirnya apa, menjalankan ekonomi Indonesia dengan mencetak utang, mencetak utang, dan mencetak utang. Dan rakyat yang harus memikul beban," ujar Prabowo.
.
.
