YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kaderisasi di internal partai berlambang banteng itu selalu menggunakan prinsip menjadikan Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Prinsip-prinsip tersebut juga diterapkan dalam mencari sosok calon kepala daerah maupun pemimpin nasional yang akan diusung.
Menurut Hasto, prinsip-prinsip tersebut menjadi aktual karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2018, dan PDI-P sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah.
"Mensyaratkan kepemimpinan yang memberi arah masa depan bagi bangsa sehingga semakin berdaulat, berdikari, serta berkepribadian," kata Hasto, dikutip dari keterangan tertulis, saat menyampaikan ‎kuliah umum Program Pascasarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (19/8/2017).
Hasto menegaskan, PDI-P akan menempatkan kepentingan politiknya sebagai dorongan untuk meningkatkan sistem manajemen pemerintahan, sistem perekonomian, dan sistem sosial budaya.
"Partai politik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengikatkan seluruh kepentingan politiknya, yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar Hasto.
(baca: Puluhan Calon Kepala Daerah Jatim Antre Uji Kelayakan di Kantor PDI-P)
Hasto melanjutkan, kekuasaan politik harus bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan harapan publik dalam perspektif politik, ekonomi, dan sosial kebudayaan.
Dalam perspektif politik, kata Hasto, harus berorientasi pada kebijakan yang memenuhi hak berserikat berkumpul, hak menyatakan pendapat, kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya dengan birokrasi yang bekerja tanpa diskriminasi, pengarusutamaan HAM, dan sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Untuk perspektif ekonomi, Hasto menyebut harus berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan harga makanan pokok yang terjangkau.
Adapun perspektif sosial dan kebudayaan mencakup kebijakan yang didisain rasa aman dan ketentraman masyarakat, memajukan kesejahteraan umum yang diukur dari peningkatan pencapaian taraf kebudayaan masyarakat.
Hasto menjelaskan, semua pekerjaan itu bisa diukur dari sejauh mana kebijakan publik mendorong sistem pemerintahan mampu memenangkan persaingan.