JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait polemik izin penambangan karst oleh PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.
Fadli menyayangkan sikap Jokowi yang menurut dia tidak menanggapi tuntutan para petani Kendeng.
Para petani tersebut menghendaki izin penambangan PT Semen Indonesia dicabut karena merusak lingkungan.
Sikap Jokowi, kata Fadli, seperti tak menghargai para petani Kendeng yang rela berhari-hari mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes.
(Baca: Monumen Dibangun di Sebelah Rumah Patmi Petani Kendeng)
"Ya, mestinya Presiden bisa intervensi ya. Bukan hanya sekadar melepas tapi juga memberi arahan kepada gubernur. Dan menyelesaikan dulu apa yang menjadi ganjalan bagi masyarakat," kata Fadi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Dalam polemik ini, Fadli menilai Presiden seolah menghindar dari permasalahan ini karena berpotensi mencoreng citra.
Menurut Fadli, Presiden harus mampu mengeluarkan kebijakan tegas yang melindungi hak petani.
"Mestinya pemerintah bijak ya, berpihak pada rakyat. Kalau ada masalah yang belum selesai diselesaikan. Tuntutan-tuntutan masyarakat itu harus didengar. Itu semangat yang mereka sampaikan melalui protes," papar Fadli.
"Jadi bukan hanya kalau ada yang bagus-bagus diambil buat pencitraan. Kalau yang jelek-jelek dibuang. Jangan buang badan," lanjut politisi Partai Gerindra itu.
(Baca: Solidaritas untuk Petani Kendeng, 20 Orang Cor Kaki di depan Istana)
Saat pertemuan dengan perwakilan petani Kendeng pada 2 Agustus 2016, Presiden Jokowi menyepakati bahwa harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) lebih dulu sebelum pabrik semen beroperasi di kawasan Kendeng.
Jokowi pun menjamin KLHS yang berada di bawah tim dari Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan secara terbuka.
Kemudian, saat sidang peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia.
Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan.
Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mengeluarkan izin baru untuk PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng bernomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017.