Mohon tunggu...
Acek Rudy
Acek Rudy Mohon Tunggu... Konsultan - Palu Gada

Entrepreneur, Certified Public Speaker, Blogger, Author, Numerologist. Mua-muanya Dah.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

"Kutukan Wapres JK" Terhadap Mantan Bosnya, Benarkah Ada?

30 Agustus 2020   19:27 Diperbarui: 30 Agustus 2020   19:37 5948
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Jusuf Kalla (sumber: kompas.tv)

Akan tetapi, kemapanan pemerintah SBY melalui komando wapres JK, membuat penanganan bencana menjadi torehan tinta emas pemerintahannya.   

Namun diantara semua, prestasi terbaik dalam pemerintahan SBY berhubungan dengan fundamental makroekonomi. Utang luar negeri Indonesia turun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan solid.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan boom komoditas pada tahun 2000an yang membuat Indonesia berhasil melalui krisis 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.

Periode Pertama Pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2019).

Awal-awal masa jabatan Jokowi ditandai dengan kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh presiden manapun juga, yaitu mereformasi anggaran subisidi BBM. Langkah ini terbilang revolusioner, karena pemerintah mengklaim penghematan lebih dari 200 triliun pada APBN 2015.

Infrastruktur juga termasuk salah satu ambisi Pak Jokowi. Menurutnya, keterbatasan infrastruktur membuat biaya logistik menjadi mahal, dan akibatnya harga barang dan jasa membumbung tinggi.

Dalam kurun waktu 2014-2018, telah tercatat 3,432km jalan, 947km jalan tol, 39,8km jembatan, 134 unit jembatan gantung, 754,59km jalur kereta api, 10 bandara, 19 pelabuhan dan lain sebagainya.

Rakyat Indonesia menikmati pembangunan ini dan pemerintahan Jokowi mendapatkan kenaikan peringkat dari 53 di tahun 2014 menjadi ke-46 di tahun 2018, pada Logistics Performance Index, keluaran Bank Dunia.

Terobosan lain lagi adalah pemgampunan pajak (Tax Amnesty, atau TA). Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, dan yang terpenting adalah mengembalikan uang Indonesia yang 'terparkir' di luar negeri. Hasilnya, total penerimaan negara dari TA adalah 134,99 triliun dan aset yang dideklarasikan sebesar 4,881 triliun.  

Hal lain yang tak kalah penting adalah Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang totalnya sebanyak 16 unit. PKE adalah bentuk kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan, stimulus, bahkan insentif kepada berbagai jenis usaha yang dianggap mampu menyerap devisa bagi Indonesia.

Walaupun ada beberapa kendala, seperti defisit neraca perdagangan yang membengkak dari US2,21 miliar dollar pada tahun 2014, menjadi US8,7 miliar dollar di tahun 2018, performa era Jokowi Periode pertama dianggap cukup sukses.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun