Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan di tahun 2020 ini penduduk Indonesia akan merayakan sebuah even besar yang diadakan 10 tahun sekali, yaitu Sensus Penduduk 2020 (SP 2020).
Disebutkan sebagai even besar, karena seluruh penduduk Indonesia diharapkan dapat menyediakan waktu sesaat untuk mengisi data diri beserta keluarga dalam menyukseskan program ini.
Berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya yang menggunakan metode konvensional, SP 2020 kali ini menggunakan metode kombinasi, dengan dua tahap pelaksanaan.
Tahap pertama (on-line) yang sudah berlangsung sejak 15.02.2020 dan akan berakhir pada hari ini, Jumat 29.05.2020, sementara tahap kedua (wawancara) akan berlangsung dari tanggal 01.09.2020 hingga 30.09.2020.
Pada era globalisasi, melakukan sensus secara on-line adalah hal yang sangat mudah. Selain bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu kedatangan petugas SP, masyarakat juga dapat membantu pemerintah mengurangi pekerjaan dan biaya dalam pelaksanaan secara off-line (tahap 2 wawancara).
Namun sayangnya, menurut Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, hingga 15 Mei 2020, baru sekitar 43,9 juta juta dari seharusnya sekitar 270 juta penduduk yang berpartisipasi pada sensus penduduk on-line ini.
Tentunya hal ini tidak sebanding dengan laporan terbaru We Are Social (klik disini), bahwa di tahun 2020 ini ada sekitar 175,4 juta pengguna internet di Indonesia.
Dibandingkan tahun sebelumnya, ada peningkatan sebesar 17% atau 25 juta penduduk, dan lebih menarik lagi, ternyata ada sekitar 160 juta merupakan pengguna aktif media sosial.
Gambaran yang jomblang ini memberikan sebuah kiasan, seolah-olah SP 2020 tidak memberikan arti apa-apa bagi masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin tagar Pandemi dan New Normal, masih jauh diatas dengungan SP 2020 ini.
Perlu diingat, bahwa selama masa pandemi, ketimpangan data juga menjadi isu utama dalam penanganan Covid-19. Masih ingat bagaimana pemerintah kesulitan menangani pembagian bansos bagi penduduk miskin, memgumpulkan informasi kartu pra-kerja, dan juga data lainnya terkait penyebaran corona?
Bandingkan dengan negara lain, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura yang demikian mudahnya memanfaatkan data kependudukan secara on-line dalam penanganannya.
Program Satu Data
Salah satu masalah terbesar karena adanya perbedaan data BPS dan data kependudukan / catatan sipil (dukcapil). Perbedaan ini dipicu oleh perbedaan konsep kependudukan.
BPS menganggap bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu tempat kurang dari setahun, namun bertujuan menetap (de facto), sedangkan dukcapil menggunakan konsep de jure berdasarkan KTP dan KK.
Untuk menyamakan perbedaan konsep dan data ini, maka pemerintah menyerukan program Satu Data Indonesia yang bertujuan sebagai tata kelola data pemerintah yang bisa menghasilkan data yang akurat, muktahir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomer 39 tahun 2019
Seberapa Pentingkah Data Penduduk?
Menurut Presiden Jokowi, data merupakan jenis kekayaan baru yang menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan negara. Data yang akurat sangat penting dalam menyusun perencanaan, membuat keputusan dan mengeksekusi program dengan tepat sasaran.
Bagaimana mungkin menjalankan program alokasi dana pembangunan desa, menyediakan lapangan kerja bagi penduduk yang masih menganggur, atau kebutuhan alokasi tenaga ahli, seperti tenaga medis pada sejumlah lokasi, dapat dilakukan tanpa adanya data yang akurat?
Belum lagi polemik alokasi dana 'siluman' akibat minimnya data yang tersedia, atau Pun kisruh data pemilih pada setiap ajang pemilihan legislatif, kepala daerah dan pemilihan presiden.
SP 2020 bukanlah milik BPS, atau ambisi pemerintahan era Jokowi. Ini adalah kekayaan seluruh rakyat Indonesia yang harus disokong.
Bagi yang belum sempat melakukan SP on-line 2020, anda cukup menyediakan waktu 5 menit saja untuk setiap anggota keluarga dengan mengakses web site BPS (klik disini)
Langkah selanjutnya adalah:
- Masukkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga
- Masukkan kode captcha ke dalam kota kosong dan klik cek kebenaran
- Masukkan password dan klik masuk. Jika belum memiliki password kamu harus terlebih dahulu membuatnya.
- Klik "mulai mengisi"
- Jawab pertanyaan yang diberikan dengan sejujur-jujurnya
- Jika semua pertanyaan sudah dijawab klik 'kirim'
- Kirimkan bukti pengisian pada email pribadi yang aktif sebagai bukti.
Tidak perlu khwatir dengan jaminan keamanan data individu, karena telah diatur dalam undang-undang nomer 16 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa "penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan responden", dan juga pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
Masih saja belum paham? Ingat, teori konspirasi mengenai Bill Gates? Konon ia dihujat seantero dunia akibat ingin menciptakan anti virus yang disertai 'Chip' untuk dimasukkan ke dalam tubuh setiap manusia, agar bisa mendapatkan data terakurasi yang dapat menambah pundi-pundi kekayaannya.
Nah, daripada diambil oleh Bill Gates, mengapa kita tidak menyumbangkan data ini kepada pemerintah saja?
SalamAngka
Rudy Gunawan, B.A., CPS
Numerolog Pertama di Indonesia -- versi Rekor MURI
