Demokrasi tak mungkin tidak melahirkan cukong atau sponsor politik. Artinya bagi calon presiden yang membutuhkan basis masa yang akan digerakan dan diorganisir butuh modal untuk mengakomodasi itu.
Akan tetapi dengan posisi Tiongkok sendiri sebagai salah satu invenstor yang menanamkan banyak modalnya di Indonesia baik sector tambang maupun energy, apakah mungkin Tiongkok sendiri akan intervensi pilpres 2024?
Seperti yang sudah diketahui dan menjadi rahasia umum adalah mahalnya ongkos politik di Indonesia. Namun jika melihat fenomena demokrasi, saya kira mahalnya ongkos politik itu di Negara demokratis lain sudah pasti mengalami hal yang sama.
Untuk itu suksesor-sukseor politik atau setidaknya mereka tokoh yang akan maju dalam pemilu. Sudah pasti ada seponsor yang menyelimuti. Setidaknya relawan-relawan itu ada dalam gerakan relawan politik.
Mereka bukan hanya mendukung suara tetapi juga para oligarki yang punya kepentingan untuk mendukung calon tertentu dengan kekuatan modal meraka.
Mengapa oligarki punya kecondongan pada calon tertentu, sama-sama mensukseskan memenangkan pemilu di dalam demokrasi salah satunya adalah pemilihan presiden di Negara demokratis itu seperti Indonesia?
Oligarki dan Pilpres 2019
Ketua Bidang Kampanye Lembaga Bantuan Hukum Arief Yogiawan dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johansyah, mengatakan bahwa Oligarki Tambang Di Balik Pilpres 2019 lalu menjadi realita yang tidak dapat dikesamapingkan.
Merah Johansyah mengatakan, lingkaran kedua paslon saat itu tidak terlepas dari peran oligarki, utamanya pengusaha di sektor tambang.
Ia mencontohkan, laporan biaya kampanye di Komisi Pemilihan Umum, menunjukkan bahwa sebanyak 86% dari total sumbangan dana kampanye pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bersumber dari Perkumpulan Golfer TBIG yang diduga adalah PT Tower Bersama Infrastructure Group dan Perkumpulan Golfer TRG yang diduga adalah PT Teknologi Riset Global Investama.
Sementara di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kata Merah, paslonnya sendiri merupakan pemain lama dalam sektor tambang dan energi. Prabowo dikatakannya tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang menaungi 17 anak perusahaan, dimana beberapa di antaranya bergerak di bidang kelapa sawit dan tambang batu bara.
Kemudian Sandiaga Uno, jejaknya tercatat pada sejumlah perusahaan tambang, mulai dari Saratoga Group yang terhubung dengan Interra Resources Limited yang bisnisnya di bidang migas.
Selain itu, kubu Prabowo-Sandi juga dikatakanya dikelilingi oleh Hutomo Mandala Putra sebagai pemilik PT Humpuss Group, kemudian Maher Al Gadrie sebagai pemilik PT Kodel Group, dan Hashim Djokohadikusumo yang juga memiliki perusahaan yang bergerak di sektor tambang, seperti PT Batu Hitam Perkasa.
Maka dengan cermin pilpres 2019 sendiri yang pasti para oligarki kakap di Indonesia menjadi sponsor untuk calon presiden yang mereka kehendaki. Salah satunya juga untuk keuntungan para oligarki tersebut dalam kepentingan bisnisnya yang akan melibatkan birokrasi dan Negara.
Apakah mungkin dalam hal ini selain dari oligarki kakap di Indonesia yang bermian di dalam sponsor pilpres, peran kepentingan internasional seperti Tiongkok yang juga salah satu investor kelas kakap internasional juga akan intervensi pilpres 2024 indonesia?
Peluang Intervensi TiongkokÂ
Berbicara soal kepentingan, sudah pasti siapapun yang berkepentingan akan ikut terjun dalam perhelatan apa-apa yang sedang diperebutkan termasuk kursi presiden di Indonesia di pilpres Indoensia 2024, tidak terkecuali Tiongkok yang sudah jelas kepentingannya di indonesia.
Memang kepentingan politik Tiongkok terhadap Indonesia dalam hal ideology dan sebagainya kemungkinannya kecil. Peran besar Tiongkok di Indonesia tentu ekonomi, yang mana investasi Tiongkok di Indonesia merupakan langkah utama Tiongkok mengembangkan perekonomian di negaranya.
Jor-joran investasi Tiongkok dalam ekonomi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, Tambang dan lain sebagainya termasuk perdagangan barang-barang Tiongkok.
Menjadi alasan bawasannya mencari pemimpin Negara yang pro dengan kerjasama ekonomi Tiongkok itu harga mati yang harus dilakukan oleh Tiongkok termasuk ikut intervensi pilpres 2024 di Indonesia.
Dengan kepentingan yang besar secara ekonomi, peluang intervensi Tiongkok pasti akan ada. Yang mana jika pemimpin Indonesia tidak pro ekonomi Tiongkok, bukankah itu dapat mengancam investasi ekonomi Tiongkok sendiri di Indonesia?
Peluang intervensi internasional dalam Negara demokrasi khususnya berbicara Indonesia dan perhelatan pilpres 2024 itu, sudah otomatis terjalin secara alamiah dan beralasan karena mengamankan kepentingan mereka masing-masing.
Saya kira tidak hanya Tiongkok, Negara manapun yang punya kepentingan di Indonesia, intervensi pilpres untuk memenangkan calon yang pro terhadap mereka itu sangat mungkin dilakukan termasuk di pilpres 2024 nanti.
Maka dari itu menarik kita tunggu diantara banyak calon yang potensial sebagai capres seperti Ganjar, Anies dan Prabowo Subianto, akan ke arah manakah mereka menghadap baik dalam kaca mata kepentingan internasional maupun kaca mata oligarki local? Saya kira bisa jelas ketika kampanye sudah dilakukan.
