Tidak dapat ditampik dalam kancah perpolitikan di Indonesia ex jendral TNI sendiri memiliki peran yang diperhitungkan untuk dijadikan pilihan salah satu kandidat capres.
Sejarah yang panjang dari sejumlah presiden Indonesia yang berlatar belakang militer, menambah jejak simpatik masyarakat kepada presiden belatar belakang militer.
Kesan tegas dan berani adalah persepi yang umum dinilai oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu tidak sedikit masyarakat yang memilih calon presiden berlatar belakang militer.
Soeharto dan SBY merupakan jendral militer yang mampu menjadi presiden. Tentu terpilihnya SBY saat pemilu 2004 dan 2009 menjadi presiden. Tetap peran berlatar belakang militer adalah salah satu alasan mengapa SBY dapat terpilih presiden.
Sebagai lompatan sejarah sendiri pasca reformasi dengan kepemimpinan sipil, tidak adanya kepemimpinan yang kuat pasca orde baru membuat masyarakat rindu pada peranan militer dalam kepemimpinan nasional yakni presiden.
Tidak heran jika banyak meme-meme tersebar di berbagai sudut kendaraan seperti truk ataupun media sosial bergambar Soeharto dengan kalimat "penak jamaku to?
Penak jamanku adalah bahasa jawa yang diartikan bahasa Indonesia menjadi "enak dijaman saya --Soeharto-", di situlah gambar Soeharto dipampang diposter atau meme media social memandakan.
Di mana mungkin saja meme tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan Soeharto yang berlatar belakang militer tetap ada dan diperhitungkan oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi seorang presiden.
Tentu adalah kepemimpinan Soeharto berlatar belakang militerisme telah membuat polah pikir masyarakat Indonesia yang terkukung selama 32 tahun.
Masih beranggapan bahwa latar belakang militer menjadi presiden atau berkuasa secara politik selalu lebih baik bagi orang-orang yang pro militerisme dibandingkan warga sipil.
Namun tidak sedikit juga masyarakat yang kontra terhadap presiden berlatar belakang militer. Tidak lain adalah sejumlah pelanggaran HAM di masa lalu yang dilakukan rezim militer, baik di tahun 1998 atau sebelumnya yang masih tercatat oleh sejarah bentuk pelanggaran HAM.
