Mengapa saya seperti tercengang terhadap langkah pemerintah Jokowi memberi penghargaan kepada Fadli Zon, Fahri Hamzah, maupun tokoh-tokoh mantan pejabat publik lainnya seperti mantan mentri. Tentu prestasi dari kinerjanya di rasa sewaktu menjadi sangat minim prestasi bagi masyarakat.
Cotohnya kepemimpinan lembaga DPR: Dimasa kepemimpinannya DPR periode 2014-2019 banyak memuat kontroversi yang tidak etis dilakukan oleh pimpinan atau elit DPR diantaranya adalah adanya pimpinan DPR tandingan, dana pensiun seumur hidup bagi DPR, wacana renovasi kompleks parlemen, dana aspirasi dan kenaikan tujangan yang kesemuanya merupakan perjuangan untuk diri mereka sendiri "anggota DPR" bukan memperjuangkan hak-hak rakyat.
Secara prestasi yang memang minim adanya. Salah satunnya kepemimpinannya DPR periode 2014-2019 Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang kebanyakan mengkritik pemerintah tanpa membuat suatu yang berarti memperjuangkan hak masyarakat. Mungkikah ini penghargaan bukan untuk muatan politis?
Jika memang kritik tidak mutu, yang keluar dari pejabat lembaga Negara menjadi kategori prestasi penghargaan yang dikemukakan Fadli Zon dimedia karena kritiknya diterima pemerintah.
Mungkinkah Negara ini akan tetap waras tidak menghargai yang benar-benar kerja untuk mengabdi dan memberi dampak masyarakat dengan tenaga bukan hanya dengan omong semata?Â
Terlepas dari kontroversi pendapat masyarakat, Negara memberikan penghargaan untuk yang berprestasi mengkritik seperti dilakukan Fadli Zon dan Fahri Hamzah.Â
Tidaknya ubahnya kini penghargaan tanda jasa "Bintang Mahaputra Nararya" yang menerimanya bukanlah faktor prestasi kepada masyarakat sipil, melainkan keberuntungan menjadi pejabat publik dan mungkin yang tidak disadari kepada yang punya kepentingan politik jalannya pemerintahan Negara.
