BMN 2020: Bukan Prestasi, Hanya Keberuntungan Politis

Pemerintah menurut saya tanpa pertimbangan matang, ditambah  pejabat yang hanya satu periode purna sebagai mentri atau pejabat lembaga Negara dapat mendapatkan penghargaan tersebut.

Jikalau memang prestasi saat menjabat dirasakan oleh publik pada masa jabatan tertentu bolehlah dapat penghargaan tersebut pejabat Negara, itupun buat apa karena masyarakat sudah mengingatnya.

Tetapi tanpa menghasilkan kemajuan apa-apa dalam bidangnya saat menjabat jabatan public dan tetap di anugrahi bintang "Bintang Mahaputra Nararya" merupakan langkah dari penghargaan sesuatu yang sia-sia dari Negara. 

Masih mending untuk orang lain yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat di bidangnya masing masing seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009.

Karena jika memang pemerintah serius berimbang tanpa adanya konflik kepentingan politis, orang-orang yang layak mendapatakan tanda jasa dari Negara pasti banyak dan berkompeten dibidangnya masing-masing akan terlihat dan layak mendapatkan penghargaan. 

Melalui kerja mereka pada pengabdian terhadap masyarakat seperti budayawam, tokoh agama, maupun penemu dalam bidang iptek, yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Itulah yang saya kira benar-benar layak mendapat "Bintang Mahaputra Nararya" tanda jasa dari Negara untuk masyarakat sipil.

Jika terus-terusaan pejabat negri yang mendapat suatu penghargaan secara otomatis, apakah memang layak jika masyarakat sendiri juga hidup minim dihargai terus-terusan Negara menghargai pejabat?

Sebab rakyat saat ini yang menggaji mereka "pejabat Negara" banyak terkena PHK dan sebagainya, sangat sengsara dimana tidak ada uang pensiun dan sebagainya mendandakan sangat minim dihargai.

Rata-rata rakyat pekerja di Indonesai adalah karyawan outsorcing yang tidak banyak penghargaan apa-apa dalam bekerja. Ditambah saat ini karena pandemic covid-19 gelombang PHK terjadi dimana-mana.

Berbeda dengan pimpinan lembaga DPR atau mantan mentri yang tetap ingin diberi penghargan ini itu dari Negara atau Negara sendiri yang menganak emaskan mereka "mantan pejabat negara" yang sudah dapat hidup istimewa dengan tunjangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan Negara.

Mungkinkah sebagai pejabat publik selalu kurang apa yang dinamakan gelar jasa dari Negara sebagai representasi masyarakat?