Demokrasi Mustahil Tanpa Hoaks?

"Semboyan demokrasi menjadi hoax terbesar dalam sejarah "dari rakyat dan untuk rakyat", padahal dalam implementasinya demokrasi yang terjadi sebenarnya dari penguasa untuk penguasa" 

Menjalani hidup seperti "demokratis" mungkin kebetulan yang berdasar, ada kau, ada dia dan ada mereka. Untuk memahaminya dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran baru tentang memberi dan menerima sebagai warga negara. 

Inilah bentuk perasaan yang harus dibayar untuk memenuhi tindakan-tindakan sebagai warga Negara demokratis. Di mana kata berpihak pada yang lemah itu tentu sangat dibutuhkan oleh hidup sebagai bangsa dan Negara itu sendiri.

Pada dasarnya negara demokratis harus menciptakan itu, keberagaman dalam kemajemukan preferensi dari warga Negara. Tepatnya berpihak pada yang lemah dan menyadarkan yang kuat agar tidak semena-mena dalam menjalani hidup bersama. Tetapi di banyak negara, katakanlah "Eropa" sekalipun yang kita anggap sebagai model peradaban maju di dunia saat ini. Disana masih banyak terjadi kasus rasialisme antara kulit hitam dan putih. Juga bagaimana identitas sangat berperan penting dalam kemenangan Donal Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat.

Jika realita ini dari suatu "takdir" sebagai demokratis, saya menyimpulkan bahwa takdir adalah suatu kebetulan yang berdasar dari apa yang ingin kita wujudkan. 

Ada mulanya, jika kekuasaan adalah barang yang diperebutkan, praktis segala upaya menang untuk berkuasa, apapun cara akan dilakukan, bukankah menjadi wajar ketika politik memecah belah kita sebagai warga negara? Bahkan peperangan yang pernah  terjadi dan sedang terjadi saat ini karena kekuasan politik? 

Saya menganggap sejarah peradaban manusia merupakan sejarah pertentangan. Ketika mereka pernah kalah, berharap untuk menang, jika mereka pemenang, mereka tidak akan mungkin mau kalah. Itulah bagaimana kehendak akan kuasa manusia berbicara. Kehendak kuasa menjadi sangat mungkin, bahkan pada ideologi demokrasi itu sendiri yang selama ini masyarakat dunia agung-kan. Tetapi?

Bukan tanpa sejarah panjang Bangsa dan Negara kita menuju dan menapaki jalan sebagai masyarakat demokratis. Indonesia yang notabane-nya adalah Negara muda pada saat itu "pasca kemerdekaan" mencari cara bagaimana menjadi bangsa yang demokratis. Kita bisa mengerti, pada sila ke empat dari dasar negara kita "Pancasila" yaitu demokrasi.

Tetapi penafsiran akan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila mengalami interpretasi berbeda-beda dari penguasa. Tentu interpretasi bentuk demokrasi tergantung pada siapa dan punya kepentingan apa dalam berkuasa. Pendek kata "demokrasi adalah milik yang berkuasa".

Perjalanan demokrasi milik kekuasaan

Bicara demokrasi tentu tidak dapat lepas dari siapa dan bagaimana yang berkuasa. Dimulai dari Indonesia muda, yakni di masa Presiden Soekarno. Menurut Soekarno, demokrasi Indonesia merupakan suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang membentuk hak kepada rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan.

Demokrasi terpimpin sendiri menciptakan hal yang justru anti pada tatanan demokratis sebagai negara. Berbagai hal kontra demokrasi yang ditimbulkan masa demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno; Pembubaran DPR, masa jabatan Presiden seumur hidup, Militer terjun dalam dunia politik, banyaknya penyimpangan UUD 1945, dan masih banyak masalah lainnya sebagai anti demokrasi itu sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat sendiri sangat dibutuhkan pada demokrasi. Bagaimanapun keberadaannya mempunyai peran yang sangat vital bagi rakyat yang ingin menyuarakan aspirasi terhadap negara. DPR adalah akses suara menuju istana Negara, itu lembaga yang legal sebagai fasilitator demokrasi. Menjadi lembaga yang menyatukan rakyat dan penguasa.

Meskipun DPR dinilai tidak mempunyai efek apa-apa bagi kebanyakan masyarakat kini tetapi menurut saya, kualitas DPR memang ditentukan orang yang menduduki jabatan di DPR itu sendiri. 

Jadi masalahnya bukan pada lembaganya, tetapi ada pada manusianya yang memanfaatkan DPR sebagai ajang mencari pendapatan kapital bukan membela kepentingan rakyat. 

Jika ini terjadi mungkin karena untuk menjadi penyelenggara Negara sendiri dibutuhkan modal yang sangat kuat, tentu modal itu sebagai modal memobilisasi suara masyarakat. Dalam demokrasi, pemilu sendiri menjadi menjadi cirri bagaimana jalannya demokrasi di suatu Negara.

Jabatan seumur hidup Presiden sendiri membuat pagar bagi rakyat yang akan berturut serta dalam membangun negara. Jelas, sistem ini bertengangan dengan demokrasi menurut pemahaman Soekarno sendiri bahwa, "setiap rakyat punya hak untuk membangun bangsa dan negara lewat pemerintahan termasuk menggantikannya sebagai Presiden".

Kemudian masuknya Tentara dalam politik menjadi cikal bakal Indonesia melahirkan Orde Baru yang sangat anti demokratis. Adalah soeharto Presiden pada masa kepemimpinan Orde Baru. Bukan hanya menciptakan pemerintahan yang militeristik, totaliternya pemerintahan Orde Baru juga represif terhadap masyarakat sipil yang kritis menetang kebijakan negara.

Melakukan kontrol keras pada kebebasan pers yang menjadi ciri sebagai masyarakat demokratis itu yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Peristiwa Malari (malapetaka 15 januari), malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. 

Begitu juga dengan penghilangan aktivis pro reformasi pada tahun 1998, merupakan sedikit banyak dari dipersempitnya ruang sipil dalam konsep penyelenggaraan politik Orde Baru.

Ilustrasi diambil dari historia.id/ peristiwa malaria

Dalam sejarah pemerintahan militer, ia sangat anti demokrasi, bukankah pacasila pada masa orde baru dijadikan dalil membenerkan dirinya dalam tatanan politik Orde Baru? Kesimpulannya, dimana demokrasi ketika jelas pada dasar negara itu tertera, tetapi dalam pelaksanaannya tidak diberlakukan? Bukankah ini hoax terbesar yang terjadi dan di lakukan oleh kekuasaan?

Belum lagi masalah penyimpangan pada undang-undang dasar 1945. Pasal yang menarik untuk dibahas, bukan, "orang miskin dan terlantar dipelihara negara", ini jelas utopia belaka, karena belum terjadi pada saat ini sejauh Indonesia dibangun. Adalah bagimana pasal yang berbunyi " sumber daya alam dikuasai negara sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Menjadi titik balik ketika puncak kekuasaan Orde Lama yang telah digantikan oleh Orde Baru. Prahara dan jalan darah pembantaian sejumlah orang-orang atas perbedaan politik menjadi saksi. 

Pengambilan kekuasaan sendiri menjadi perubahan mendasar arah demokrasi dan corak politik baru bagi Indonesia. Sebelumnya gagasan "Soekarno" tentang demokrasi sosial harus bersama dengan demokrasi politik-ekonomi hanyalah wacana indah kenegaraan belaka.

Berubah drastis pada saat tahun 1966, dimana rezim kekuasaan telah berganti. Sebelumnya oleh Orde Lama investasi asing dibatasi dan upaya menasionalisasi terus digalakan akhirnya runtuh setelah rezim berganti. Investasi asing kembali masuk, praktis hampir kekayaan alam di Indonesia di kuasai oleh asing, termasuk emas di Papua yang dikuasai oleh perusahaan asal Amerika Serikat.

"Pada dasarnya ketika terjadi anomali kekuasaan terhadap negara terjadi seperti, pemerintahan yang korup, kolusi dan nepotisme praktis ia menjadi tangan besi. Suara kritis dibungkam, pers tidak bebas dan kontrol keras terhadap rakyat yang keritis"

Dengan segala kekuranganya akan pelaksanaan demokrasi sendiri pada era Orde Lama "demokrasi terpimpin" masih lebih baik dari pada Orde Daru dengan militerismenya. Rezim militerisme lahir karena proteksi demokrasi ekonomi itu sendiri pada masa orde lama yang ketat. 

Soekarna ingin menciptakan suatu demokrasi ekonomi negara, dimana pengelolaan sumber daya alam dikelola oleh negara dari rakyat dan untuk rakyat. Buktinya adalah selalu ditundanya keputusan negara mengeksploitasi sumber daya alam jika bukan dari rakyat sendiri yang dapat mengelolanya.

Berbeda ketika Orde Lama jatuh, Militer seakan menjadi penjaga untuk menghalau subversi rakayat yang kritis akan sumber daya alam negara yang telah dikuasi oleh asing dan Swasta. 

Dalam hal ini kekuasaan milter juga mendapat bagain dari penguasaan sumber daya alam oleh modal asing. Maka dari itu militer menguasai parlemen, bisnis-bisnis negara dan pemerintahan baik daerah maupun nasional.

Bentuk Kekuasaan pasca reformasi

"Ketika ekonomi menuju kemajuan, kekayaan negara sudah dapat dimiliki pribadi, pemerintahan tangan besi sudah tidak dibutuhkan lagi"

Ekonomi tumbuh, kekuasaan pasca reformasi merupakan tonggak bagaimana modal menjadi faktor utama jalan menuju kekuasaan. Hampir semua pemegang kuasa pada masa Orde Baru menjalanankan bisnis-bisnis. Dimana bisnisnya berbentuk pengelolaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.

Bisa kita lihat dalam peta kekuatan pemilik lahan baik batu bara, kelapa sawit, bahkan perkebunan seperti karet dan lain sebagainya, hampir dikuasai oleh orang-orang bekas berkuasa dahulu semasa Orde Baru. Sebagian besar pemiliknya merupakan elit-elit Orde Baru yang secara tidak langsung menguasai sumber daya alam negara.

Ekonomi swasta mengalami kemajuan, sumber daya alam negara bebas dikuasi pribadi, disini pemerintahan tangan besi sebagai penghambat bagi kekuasaan modal untuk mulai berkuasa baik secara sosial maupun politik dengan dominasi uangnya. 

Pasca-reformasi sendiri merupakan tonggak masuk masuknya modal dalam politik. Demokrasi menciptakan oligarki, itulah dampak yang ditimbulkan sebagai kelemahan demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia.

Demokrasi mematikan kuasa Militer, disisi lain kekuasaan Partai menjadi penggantinya. Kita bisa melihat bagaimana dominasi kekuasaan kini digerakan oleh Partai. Untuk membuat suatu Partai sendiri dibutuhkan modal yang sangat kuat. 

Dengan alasan ini hanya para oligarki yang mampu membuat dan mendirikan Partai politik. Tidak heran jika Partai politik dikuasai oleh para oligarki dengan kekuatan modalnya.

Ilustrasi diambil dari film Sexy Killers

Jelas, demokrasi melalui pemilihan umum itu sendiri-pun tidak jauh dari kepentingan para oligarki. Kita bisa melihat berbagai kepentingan oligarki sangat dominan pada tahun politik kali ini. 

Mereka bukan hanya mendukung secara suara sebagai warga negara pada setiap calon, tetapi mendukung dengan modal, tidak lain supaya kekayaan mereka dan setiap usaha-usaha dapat aman dengan keputusan politik yang negara akan buat kedepannya.

Menjadi masalah dari dalam bentuk kekuasaan, dimana kekuasaan tetap milik mereka mereka yang kuat dalam struktur kenegaraan. Pasca reformasi memang Partai politik yang berkuasa, maka dari itu orang-orang kaya berlomba-lomba menciptakan suatu Partai. 

Tentu kebijakan mereka pada keputusan politik pun memihak siapa sponsor dana besar  terhadap partai. Kebijakan partai adalah kebijakan pesanan para oligarki kini, karena Partai diciptakan oleh mereka dan untuk mereka.

Oleh karena itu, jika dalam demokrasi masih ada konflik kepentingan oleh para kelompok tertentu dan meminggirkan kepentingan rakyat, selama itu pula demokrasi tanpa hoax adalah utopia belaka. 

Karena berbagai cara akan dilakukan oleh para pemodal untuk berkuasa termasuk terus memproduksi kabar bohong yang mempengaruhi suara politik untuk berkuasa melalui pemilu. Inilah bentuk kebohongan "demokrasi" pada setiap hal mendasarnya. Jika demokrasi secara harfiah diciptakan oleh rakyat dan untuk rakyat, pada prakteknya dan sudah terjadi "oleh oligarki untuk oligarki".

Maka dari itu keputusan politik akan ambang batas pencalonan sebagai Presiden sendiri dibuat oleh Partai politik. Tujuannya tidak lebih supaya kekuatan dari luar oligarki yang didomonasi melaui kekuatan partai tidak mucul dalam pemilu kali ini. Bisa dilihat pada kedua calon yang bertarung dalam pemilu sekarang, kebanyakan mereka adalah para oligarki sendiri. 

Akan sangat berbahaya bagi eksistensi mereka "oligarki" jika kekuatan dari luar yang membela kekuatan rakyat berkuasa. Usaha dan kekuasaan mereka tergadai oleh keputusan politik yang tidak bisa mereka buat.

"Saya menyimpulkan, karena pada dasarnya demokrasi adalah "hoax" itu sendiri, sampai kapapun demokrasi tetap ada hoax didalamnya"