Mohon tunggu...
Kwee Minglie
Kwee Minglie Mohon Tunggu... lainnya -

Motto : Hiduplah bermanfaaat bagi orang banyak

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Permainan Apa di DPR-RI?

16 Agustus 2015   15:28 Diperbarui: 16 Agustus 2015   15:44 75
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Permainan Apa DI – DPR-RI ?

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. "Jadi, Presiden ingin agar proyek ini clear dulu. Baru, setelah ada proses, kita bicarakan ke mana arahnya," kata Ketua Tim Implementasi Reformasi Parlemen Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2015).

Membaca berita diatas, sulit bisa membayangkan apa permainan yang akan disajikan oleh DPR-RI kepada presiden Jokowi ? Suatu proyek yang belum ada kejelasan, bahkan anggaran saja belum ada, sudah melakukan hal yang sangat amat tidak masuk akal jka dikatakan bahwa penghuni DPR-RI itu adalah orang pintar dan waras. Untung saja Jokowi tidak gegabah untuk mau mengikuti permintaan bodoh yang memalukan dari Ketua DPR untuk menandatangani prasasti sebagai peresmian pembangunan ketujuh proyek DPR. Sungguh tidak habis mikir, bagaimana mereka-mereka itu bisa duduk mewakili rakyat dengan kualitas kerja serendah ini. Apa yang dibenak mereka tentang seorang presiden Jokowi ? apakah Jokowi sebodoh itu untuk mudah dikelabuhi untuk melakukan permintaan dari yang katanya ketua DPR-RI yag terhormat itu. Sungguh memalukan.

Apa jadinya jika Jokowi menuruti kemauan mereka ? Tentu ada maksud udang dibalik batu sebagai pancingan, siapa tahu bisa terpenuhi. Sungguh kerdil jika aa sikap ini.   

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah belum akan meresmikan pembangunan tujuh proyek di DPR sebelum proyek tersebut selesai dikerjakan. Menurut Kalla, pemerintah sudah berjalan sesuai prosedur dan penolakan meresmikan pembangunan itu diambil untuk menghindari masalah.  "Prasasti itu ditandatangani kalau setelah dibuat, bukan sebelum dibuat. Ini kan baru rencana (pembangunan), mau teken apa?" kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (15/8/2015). 

Wkl Presiden JK, lebih  menekankan adanya sesuatu yang tidak beres, mana ada proyek diresmikan tanpa ada wujudnya, sedangkan anggaran saja belum ada. Aneh tapi nyata begitulah model kerja  DPR-RI. JK lebih tegas mengatakan penolakan peresmian itu sudah benar, karena tidak mungkin karena baru direncanakan, apanya yang mau di-teken ?  Sungguh memalukan, karena yang bermian adalah pejabat tinggi negara. pejabat lembaga terhormat DPR. Begitu randah kualitasnya karena yang dipermainkan adalah seorang presiden RI. Presiden yang diangkat oleh rakyat. 

Para Ketua DPR-RI yang memaksakan kehendak menduduki jabatan tertinggi dengan berbagi jabatan terhormat dalam koalisi partai sakit hati, bukannya menjadi penyeimbang pemerintah, melainkan dengan berbagai upaya menjatuhkan pemerintah yang sah. Bahkan menggunakan cara licik diatas untuk memperdaya Presiden untuk mau mengikuti kemauan mereka. Mereka tidak kenal malu, masih bisa mempertahankan kebenaran dengan berbagai argumentasi. Coba perhatikan statment dibawah ini :

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, sejak awal Presiden Joko Widodo memang tidak pernah dijadwalkan untuk meresmikan tujuh proyek pembangunan DPR. Oleh karena itu, Presiden tidak bisa dikatakan menolak menandatangani peresmian tujuh proyek tersebut. 

Jika memang benar tidak dijadwalkan, kenapa Jokowi dan JK bisa menolak dan memberikan statment diatas ? apakah Presiden dan Wakil Presiden berbohong mengada-ada ? permainan yang membangun opini pembenaran diri dan menolak pernyataan presiden dan Wkl presdien atas statment  penolakan penandatanganan prasasti. Jika apa yang disebut Setyo Novanto benar, kenapa mengakui juga ? baca statment dibawah : 

Novanto mengakui sudah menyiapkan prasasti yang bertuliskan nama Jokowi dengan tanggal 14 Agustus 2015. Saat berpidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016, Novanto juga sempat meminta langsung kepada Jokowi untuk menandatangani prasasti itu. Namun, politisi Partai Golkar ini tetap keukeuh bahwa tidak ada acara penandatanganan prasasti. 

Apakah ini sudah menjadi budaya politik yang putar balik fakta, mengakui juga menolak, menolak juga mengakui. Jadi permaian statment untuk mengelabuhi siapa ? sebodoh-bodohnya rakyat juga mengerti apa maksud kalimat Ketua Terhormat ( katanya ) DPR-RI. Ada prasasti dengan nama jelas Jokowi, ada tanggal jelas 14 Agustus 2015. Untuk diminta menandatangani prasasti saat pembukaan masa sidang 2015-2016. Apakah itu kurang membuktikan bahwa niat itu sudah direncakaan dengan baik ? Setelah ditolak Jokowi, keluarlah statment yang menutup malu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun