Jakarta, Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Djonggi Simorangkir, SH, MH, sebagai Pengamat hukum politik dan advokat senior, menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) mungkin sangat berpengaruh besar terhadap perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dr. Djonggi Simorangkir mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah yang menyasar kelompok masyarakat melalui bansos dapat meningkatkan persentase perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Berdasarkan data yang dipaparkan, di sebuah provinsi dengan tingkat kemiskinan 10 persen, pemberian bansos dapat meningkatkan margin kandidat petahana atau yang didukungnya sebesar 6,26 hingga 9,0 persen.
Margin tersebut belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc 2023, bantuan langsung tunai (BLT) el nino, BLT desa, bansos ad hoc 2024, BLT mitigasi risiko pangan, dan bantuan pangan beras.
Dr. Djonggi Simorangkir juga menjelaskan bahwa bantuan sosial dapat dianggap sebagai hasil kebijakan pemerintah yang dapat membantu dalam perolehan dukungan. Menurutnya, sudah ada hubungan positif antara jumlah bantuan dengan perolehan suara, seperti data yang diterbitkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan bahwa 69 persen penerima bansos memilih paslon 02 pada tahun 2024.
Selain itu, Dr. Djonggi Simorangkir juga mengamati kunjungan Presiden Jokowi yang memberikan bantuan di beberapa daerah, yang menurutnya dapat mempengaruhi kenaikan suara pasangan Prabowo-Gibran. Dengan rata-rata kenaikan suara sebesar 32 persen dan tambahan suara sekitar 0,1 juta dari kunjungan Presiden Jokowi, Dr. Djonggi Simorangkir menegaskan bahwa bansos dan kunjungan Presiden Jokowi berdampak signifikan terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran.
Dr. Djonggi Simorangkir, SH, MH., mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut campur tangan untuk mendukung anaknya, Gibran Rakabuming Raka secara terang terangan, dalam pemilihan presiden tahun ini. Menurut Djonggi, jika bukan karena ibu Megawati, Jokowi mungkin akan tetap menjadi seorang tukang kayu di Solo.
Selain itu, Djonggi juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang mengagumkan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, menurutnya, banyak masyarakat yang lupa bahwa pembangunan tersebut didanai oleh hutang luar negeri yang jumlahnya mencapai ribuan triliun rupiah.
"PDI Perjuangan berhasil mendulang banyak suara sehingga menempati urutan pertama di parlemen. Namun, apapun putusannya nanti, jika Prabowo menjadi presiden, banyak masyarakat yang menunggu janji-janjinya, seperti memberikan makan siang gratis kepada jutaan masyarakat Indonesia," ujar Djonggi.
Jika terbukti adanya kejahatan pidana dalam proses pemilihan umum, para pelaku harus dituntut secara hukum, dan pemilihan umum harus diulang. Terkait dengan biaya pemilu yang perlu dibiayai oleh negara, itu merupakan risiko yang harus ditanggung. Jika terdapat bukti bahwa salah satu kandidat atau kelompok berkontribusi pada penambahan suara bagi dirinya sendiri, maka kandidat tersebut harus didiskualifikasi dari ikut serta dalam pemilihan presiden yang diulang.
Komentar Djonggi ini menyoroti kontroversi seputar campur tangan politik dalam pemilihan presiden dan perdebatan mengenai pembangunan infrastruktur dan hutang luar negeri yang menjadi sorotan dalam politik dan ekonomi Indonesia.
