Jakarta, Gus Samsudin, yang nama aslinya Samsudin Jadab, seorang praktisi ilmu supranatural, kini tengah berurusan dengan pihak kepolisian Jawa Timur. Penangkapannya terkait dengan konten kontroversial yang viral di media sosial, yang diduga menyinggung isu keagamaan dan norma-norma sosial.
Dalam video yang beredar luas, Gus Samsudin diduga terlibat dalam percakapan yang memperdebatkan halalnya bertukar pasangan dalam suatu hubungan, sebuah topik yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Video ini telah menimbulkan kegaduhan dan kecaman di kalangan masyarakat.
Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto, mengungkapkan bahwa penangkapan Gus Samsudin dilakukan karena khawatir dia akan melarikan diri setelah videonya menjadi viral. Gus Samsudin saat ini ditahan sebagai saksi, karena keterangannya dianggap penting untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Selain Gus Samsudin, pihak kepolisian juga telah menangkap dua orang lain yang diduga terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video tersebut. Proses penyidikan masih berlangsung dan pihak kepolisian terus mendalami kasus ini.
M.Syafri Noer, seorang ahli hukum, menilai bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga merupakan penistaan terhadap agama Islam. Menurutnya, konten yang memperbolehkan bertukarnya pasangan suami istri berdasarkan kesukaan masing-masing bertentangan dengan ajaran Islam.Â
"Dalam kasus ini telah memenuhi unsur pidana karena kalau di pasal 28 ayat 2 UU ITE, itu menyangkut suatu tindakan seseorang yang berakibat pada timbulnya penistaan agama pada satu golongan," ungkap M.Syafri Noer, SH,M.Si.
Pernyataan M.Syafri Noer juga menyoroti adanya unsur pelecehan seksual dalam konten yang diunggah oleh Gus Samsudin. Dia menekankan bahwa tindakan tersebut juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Perempuan.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang dan masyarakat luas, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap konten yang tersebar di media sosial serta perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.
