Privilege keluarga dalam seleksi ASN: Luka lama birokrasi kita

Pengelolaan konflik kepentingan juga harus diawasi secara berkesinambungan. Pengawasan konflik kepentingan dilakukan guna menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan kepentingan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengawasan langsung atasan pejabat kepada pejabat pemerintahan tertentu dan pengaduan. Strategi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam birokrasi dapat dilakukan dalam berbagai hal antara lain: apresiasi, pelatihan, sosialisasi, bimbingan dan konsultas. 

Pengelolaan konflik kepentingan bukanlah sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan mendasar dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Jika dibiarkan, ia akan mengikis objektivitas, merusak kepercayaan publik, dan membuka jalan bagi praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif yang mencakup identifikasi, deklarasi, pengendalian, pelatihan, sosialisasi, hingga pengawasan yang berkelanjutan. Peraturan dan kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah seperti PermenPANRB No. 17 Tahun 2024 merupakan langkah penting, namun implementasinya menuntut komitmen, keteladanan, dan kesadaran etis dari seluruh aparatur sipil negara. Mengelola konflik kepentingan bukan hanya tugas pengawasan semata, tetapi panggilan untuk menjaga marwah pelayanan publik yang adil, netral, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.