Cahyono sendiri bukanlah petugas lapas pertama yang diciduk BNN. Sebelumnya sudah banyak sipir hingga petugas keamanan yang kongkalingkong dengan napi.
Sayangnya, Bapak Yassona disebut BNN selalu membantah temuan itu. Rasanya tidak mungkin jika kejadian yang sudah-sudah, penangkapan oknum-oknum itu tidak diketahui oleh pejabat sekelas menteri.
Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso saja sampai marah-marah, terkait adanya upaya 'perlindungan' oknum-oknum itu oleh pejabat Kemenkumham. Buwas marah karena Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Djoni Priyatno, mengatakan bahwa Cahyono tidak terlibat. Buwas mengatakan bahwa BNN sudah mengikuti rekaman semua aliran jaringan itu, dan mempunyai bukti yang kuat.
Buwas bahkan menyebut Djoni Priyatno jangan asal ngomong untuk mencari popularitas, dan harusnya tidak membela yang salah.
Fenomena ini mengatkan saya akan kehidupan gembong narkoba terkaya di dunia, Pablo Escobar. Raja kokain dari Kolombia itu memberikan banyak uang penghasilan bisnisnya untuk 'menutup mulut' aparat polisi, tentara, hingga penjaga penjara yang menahan anak buahnya. Saking banyaknya uang yang Pablo hasilkan, ia masuk dalam daftar sepuluh orang terkaya di dunia versi majalah forbes edisi tahun 1987.
Mengapa berat sekali rasanya mengakui bahwa memang ada oknum yang 'bermain'? Malah bapak sering membuat pernyataan bahwa tidak ada mafia narkotika yang dilindungi di dalam Lapas maupun Rutan. Ingat Tampang Tony, Bandar Narkoba yang Punya Karaoke di LP Lubuk Pakam, pak?
Disejumlah kesempatan, bapak menggunakan 'pembangunan Lapas High Security' sebagai tameng. Hemat saya, hal ini sungguh tidak menjawab pertanyaan. Tidak ada korelasi antara Pembangunan Lapas dengan Kasus-kasus oknum yang terlibat narkoba. Jangan sampai pembangunan ini menjadi 'istana' baru bagi para bandar.
Sebuah penyampaian fakta menurut saya tidak akan merusak citra bapak sebagai politisi. Bahkan dengan dibukakannya fakta yang benar, BNN dan Kemenkumham kedepannya bisa lebih bersinergi. Saya mengerti, ada naama partai berlambang banteng di pundak bapak. Pilkada dan pilpres pun sudah di depan mata. Namun bukan begitu juga caranya. Seolah kinerja Kemenkumham dikatakan bagus-bagus saja dan tidak ada masalah.
Menurut saya, masalah narkoba jauh lebih besar dan urgen daripada masalah politis, apalagi yang sifatnya praktikal karena menjelang pemilu. Karena hal ini menyangkut bagaimana kedepannya, bagaimana 'membersihkan' kejorokaan oknum-oknum itu. Tidak usah malu mengakui ada oknum yang terlibat, buka saja ke publik agar dapat ditindak BNN atau kepolisisan.
Semoga, upaya-upaya pemberantasan narkoba ke depannya lebih baik lagi, seluruh pihak yang ada sangkut pautnya dengan bisnis kotor itu harus ditindak lanjuti, tidak terkecuali aparat sekalipun.
