Donatur Asing dalam KPAI-Lentera Anak Vs Djarum

Untuk mewujudkan niatnya ini, Bloomberg tidak segan-segan mengucurkan dana miliaran dollar AS kepada perorangan,  institusi dan lembaga yang bersedia melakukan "peperangan" dengan industry rokok di negaranya.

Pada 2012 lalu, Bloomberg mengadakan Award  bagi lembaga-lembaga internasional yang  bersedia mengampanyekan anti rokok, pemenang dari Award itu adalah:

• Health Justice, Filipina. Ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan informasi industri untuk pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang melindungi langkah-langkah terhadap pengawasan tembakau.
• Turkish National Coalition on Tobacco or Health, Turki (Kategori Protecting). Ini adalah sebuah koalisi yang berisi 40 organisasi yang fokus terhadap pengendalian tembakau. Mereka memonitor untuk memastikan hukum pengendalian tembakau nasional yang kuat dan menyeluruh.
• Kementerian Kesehatan Uruguay,  Kementerian ini menjadi yang terdepan dalam peringatan rokok dalam kemasan. Uruguay memiliki peringatan kemasan terbesar di dunia, yakni sekitar 80 persen dari area kosong kemasan.
• Corporate Accountability International Colombia (CAI) dan Fundacion para la Educacion y el Desarrollo Social (FES), Kolombia (Kategori Enforcing). Keduanya bersama-sama telah bekerja agar iklan dan sponsor rokok di lima kota besar di Kolombia tetap dilarang. Pelatihan dilakukan dan dipantau dengan melaporkan jika ada pelanggaran.
• Kementerian Keuangan Mesir (Kategori Raising Tobacco Taxes). Kementerian ini menerapkan pajak tembakau tinggi, termasuk pajak 100 persen untuk shisha, yaitu tembakau uap yang dihisap menggunakan pipa. Kementerian ini juga menerapkan pajak 70% untuk merek rokok yang paling populer di Mesir dan telah menghasilkan lebih dari 2,2 dolar miliar pendapatan pemerintah setiap tahun.

Kepentingan industri rokok atas nikotin sudah jelas, sementara kepentingan industry i farmasi adalah bisnis perdagangan obat yang dikenal dengan Nicotine Replacement Therapy (NRT).

WHO dan badan-badan pemerintah federal AS membuat industri farmasi berada di atas angin. Merangkul dalam hal ini adalah menjadi sponsor; mengucurkan dana untuk kepentingan kampanye anti-rokok. Pada 1998, Pharmacia Upjohn, Novartis, dan Glaxo-Wellcome menjadi sponsor terbentuknya WHO Tobacco Free Initiative (TFI).

Ketiganya adalah perusahaan farmasi yang memasarkan produk produk-produk NRT. Pharmacia Upjohn menjual permen karet nikotin, koyok transdermal, semprot hidung, dan obat hirup. Novartis menjual koyok habitrol. Sedangkan Glaxo-Wellcome menjual zyban.

Salah satu misi TFI adalah mempromosikan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebagai landasan hukum internasional dari WHO untuk memerangi tembakau. Pada 2000, ketiga perusahaan farmasi terkemuka di atas kembali menggerakkan kampanye dunia memerangi tembakau dengan menggelar Konferensi Dunia tentang Tembakau dan Kesehatan ke-11 di Chicago.

Bedanya, kali ini amunisi mereka bertambah dengan partisipasi SmithKline Beecham. SmithKline Beecham, yang melakukan merger dengan Glaxo-Wellcome sesudah konferensi tersebut, adalah perusahaan farmasi yang menjual produk NRT seperti koyok nikotin Nicoderm CQ dan permen karet Nicorette. WHO, World Bank, Centers for Disease Control, dan Cochrane Tobacco Addiction Group, memberikan dukungan di konferensi tersebut.

Di belakang Bloomberg adalah salah satu Direktur Novartis, yaitu William R. Brody, yang juga teman dekat sekaligus penasihatnya. Melalui Bloomberg Initiative, dana mengalir ke banyak lembaga di dunia. Di Indonesia, dana itu menyebar ke organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, perguruan tinggi, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berikut ringkasan pemberian dan aliran dana Bloomberg di dalam negeri:

• Pengurus Pusat Muhammadiyah adalah yang pertama disoroti pada 2010 karena ketahuan menerima dana dari Bloomberg hingga Rp 3,6 miliar demi mengeluarkan fatwa haram merokok.
• LSM antikorupsi Indonesian Corruption Watch ( ICW) juga menerima 45.470 dolar (sekitar Rp427,418 juta) pada Juli 2010 demi mengonsolidasikan kampanye anti-tembakau untuk memulai perubahan fundamental pada aturan soal tembakau di Indonesia.
• Indonesian Institute for Social Development yang ditugaskan Bloomberg untuk mencari dukungan publik terhadap kontrol tembakau dan piagam PBB antitembakau (FCTC). Pada September 2010, mereka menerima 322.643 dolar (Rp 3,032 miliar) pada September 2010. Lembaga ini mengeluarkan penelitian yang mengkritik sistem tata niaga perdagangan tembakau yang diklaim merugikan serta memiskinkan petani.
• Lembaga Pusat Pengendalian Tembakau dan Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (Tobacco Control Support Centre-Indonesian Public Health Association atau TCSC-IPHA) mendapat bagian yang besar. Dengan tugas membangun pusat kontrol koordinasi gerakan antitembakau, lembaga ini menerima 542.600 dolar (Rp 5,1 miliar) pada Agustus 2007. Lalu pada September 2009, kembali mendapat 491.569 dolar (Rp 4,620 miliar).
• TCSC-IPHA kembali diguyur uang dari Bloomberg sebesar 200.000 dolar (Rp 1,88 miliar) pada Desember 2011. Pada Januari 2009, lembaga ini menerima 12.800 dolar (Rp 120,32 juta) untuk membuat pertemuan LSM anti-tembakau.
• Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) ditugasi Bloomberg untuk memberi dukungan hukum bagi aturan bebas asap rokok di kota Jakarta. Mereka menerima 225.178 dolar (Rp 2,116 miliar) atas jasanya itu dari Bloomberg pada Juli 2010.
• Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (National Commission on Tobacco Control atau NCTC) bekerja untuk Bloomberg demi melawan industri tembakau yang mensponsori industri musik dan film di Indonesia. Atas jasanya, mereka menerima 81.250 dolar (Rp 763,75 juta) pada Desember 2009. Pada Februari 2011, sebesar 112.700 dolar (Rp 1,059 miliar) dikeluarkan Bloomberg bagi lembaga ini. Pada Maret 2012, kembali dicairkan sebesar 110.628 dolar (Rp 1,039 miliar) demi mendorong lembaga ini mendapatkan dukungan politik dari pejabat pembuat kebijakan. Lembaga ini dipimpin Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prijo Sidipratomo, yang gencar juga berkampanye antikorupsi.
• Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang dibayar oleh Bloomberg sebesar 106.368 dolar (Rp 999,85 juta) pada November 2010 untuk mendorong Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Anti- Rokok.
• Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali juga dibayar Bloomberg untuk mendorong dikeluarkannya Peraturan Daerah untuk Kawasan Bebas Rokok di Bali. Pada Januari 2012, mereka menerima Rp 300,5 juta.
• Komunitas Tanpa Tembakau (No Tobacco Community) memperoleh 193.968 dolar (Rp 1,823 miliar) pada Mei 2011 dari Bloomberg untuk mendorong keluarnya Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Rokok di Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, pada Maret 2009, lembaga ini menerima 228.224 dolar (Rp 2,145 miliar) dari Bloomberg.
• Selanjutnya adalah Swisscontact Indonesia Foundation yang menerima 360.952 dolar (Rp 3,392 miliar) dari Bloomberg pada Mei 2009 untuk melobi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Anti-Rokok. Pada Juli 2011, lembaga ini kembali menerima 300.000 dolar (Rp 2,820 miliar).
• Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) juga tercatat menerima aliran dana Bloomberg sebesar 454.480 dolar (Rp 4,272 miliar) pada Mei 2008 untuk mendorong Peraturan Daerah tentang Bebas Asap Rokok di empat daerah di Pulau Jawa. Setelah itu, dana 127.800 dolar (Rp 1,201 miliar) dikucurkan lagi pada Januari 2011. (membunuhindonesia.net)

Melalui pemaparan singkat ini, haruskah kita diam dan mengorbankan petan serta  industri kretek nasional dalam perangkap Bloomberg? Apalagi jika harus mengorbankan bibit muda bulutangkis nasional yang selama ini menjadi salah satu olahraga favorit bangsa Indonesia.

Kentos Artoko