Alasan Afghanistan Memilih Indonesia sebagai Mediator Konflik Tahun 2017-2019

Komunikasi intensif Afghanistan-Indonesia terjalin sejak April 2017, adanya kunjungan bersejarah dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Indonesia dan selanjutnya Jokowi melakukan lawatan balasan ke Afghanistan pada Januari 2018 dalam rangka untuk memenuhi permintaan pemerintah Afghanistan yaitu membantu Afghanistan keluar dari konflik sipil yang semakin tidak terkendali. 

Pada saat Ghani ke Indonesia, ia pun mengutarakan tujuannya terhadap Indonesia tentang peran Indonesia dalam perdamaian Afghanistan beserta kesepakatan 5 MoU yaitu, pengembangan sektor pendidikan, pertanian, kebijakan fiskal, statistik dan reformasi administrasi publik. Pada saat itu juga, Jokowi menyanggupi permintaan Ghani untuk berkomitmen dalam membantu perdamaian di Afghanistan yang kemudian ditindaklanjuti balasan kunjungan oleh Presiden Jokowi ke Afghanistan tahun 2018.

Pemilihan Indonesia sebagai mediator konflik Afghanistan memiliki beberapa faktor keyakinan tertentu. Di panggung internasional, Indonesia terkenal dengan politik luar negerinya yang bebas-aktif yang berarti Indonesia berhak sepenuhnya menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara merdeka dan berdaulat serta aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sejak awal invasi AS ke Afghanistan pada 2001, Indonesia telah menyatakan bantuan mengupayakan perdamaian di Afghanistan seperti bantuan kemanusiaan yang bekerjasama dengan negara tertentu, misalnya Norwegia. Peran Indonesia di Afghanistan juga terus berlangsung baik itu secara bilateral, kerjasama, melalui UNAMA dan hingga sekarang peran mediator yang diminta oleh Afghanistan.

Peran Indonesia di UNAMA juga cukup membanggakan dimana diplomasi Indonesia berhasil fasilitasi kesepakatan Resolusi 2489 mengenai peran Misi PBB di Afghanistan yang berisi Resolusi tentang United Nations Mission in Afghanistan (UNAMA) diperpanjang mandat misinya selama 12 bulan hingga 17 September 2020 di forum Dewan Keamanan PBB.  

Kesuksesan ini dicapai atas hasil kerja keras Indonesia dan Jerman yang selalu prioritaskan konsensus dalam proses negosiasi serta adanya kepercayaan terhadap Indonesia dari negara anggota DK terkait politik luar negeri bebas aktif, melalui peran Menlu RI yang aktif dalam mendukung perdamaian di Afghanistan melalui penyelenggaraan Konferensi Trilateral Ulama RI-Afghanistan di Bogor, keaktifan Indonesia mendorong peran aktif perempuan Afghanistan serta kelebihan Indonesia yakni selalu mengutamakan kesatuan DK PBB dan penyelamatan penduduk sipil.

Citra Indonesia juga tidak luput dari pandangan AS, dimana pemimpin-pemimpin Barat memuji Indonesia sebagai model Demokrasi Muslim. Pernyataan pun datang dari pemimpin seperti Hillary Rodham Clinton yang menyarankan ke Indonesia jika ingin mengetahui apakah Islam, demokrasi, modernitas dan penegakan hak-hak perempuan hidup berdampingan. 

Begitu pula dari mantan PM Inggris David Cameron, Indonesia dapat menunjukkan pada dunia bahwa agama dan demokrasi tidak harus hidup dalam konflik.  Oleh karena itu, citra yang dibangun Indonesia selama proses bantuan perdamaian terhadap Afghanistan hingga saat ini sangat meyakinkan Afghanistan mengenai hasil kontribusi keaktifan Indonesia.

Pemilihan Indonesia sebagai mediator oleh Afghanistan dalam upaya mediasi konflik Afghanistan pada tahun 2017-2019 bukan hanya alasan solidaritas Islam tapi juga ada beberapa faktor yang mendorong Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berkunjung ke Indonesia pertama kali dalam sejarah kemudian memilih mediator dari negara kawasan Asia Pasifik. 

Konflik Afghanistan yang berlangsung lama sejak invasi AS tahun 2001 membuat Afghanistan cukup lama juga bergantung pada strategi AS dan aliansinya. Namun sekarang sebagai negara yang memimpin perdamaiannya sendiri, Afghanistan melakukan kunjungan ke beberapa negara termasuk ke Indonesia. Banyak pilihan aktor lainnya yang dapat membantu konflik Afghanistan, tetapi Indonesia dilirik karena keaktifan dan keahlian dalam menjaga perdamaian negaranya yang kurang lebih pernah merasakan seperti Afghanistan.