Indonesia, Negara Demokrasi Penuh Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system Presidensil dengan bentuk pemerintahan Republik  Konstitusional. Dengan system dan bentuk yang demikian, Indonesia nyatanya tetap mengendepankan demokrasi sebagai pintu masuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab. 

Demokrasi sendiri merupakan system pemerintahan yang menginginkan kesataraan antar warganya dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka atau seturut Abraham Lincoln (mantan Presiden AS) sebagai system pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan model pemerintahan semacam ini membuat Negara Indonesia menjadi unik. Negara Indonesia menjadi satu-satunya Negara demokrasi di dunia melakukan pemilihan secara langsung dengan banyak partai/multi partai. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dengan dua partai besarnya, yakni Republik dan Demokrat. 

Walaupun begitu, harus diakui, system demokrasi yang dianut Indonesia belum sepenuhnya statis. Relative naik turun alias belum stabil. Pasalnya, masih banyak problematika yang dihadapi Indonesia. 

Tidak mengherankan jika kemudian Indonesia dalam sebuah survey yang dilakukan the economist (2018) sebagaimana yang dirilis Liputan 6.com berada pada urutan 68 dan masuk dalam kategori Negara demokrasi yang cacat dengan skor rata-rata 6,39. Angka ini jauh dari capaian yang diperoleh Norwegia yang berada di urutan pertama dengan skor rata-rata 9,87 dengan mengukur variable diantaranya proses electoral dan pluralism, keberfungsian pemerintahan, partispasi politik, kultur politik dan kebebasan sipil. Iya demokrasi kita masih terlihat sedang mencari model terbaiknya. Semua cara sudah ditempuh namun sekali lagi belum menemukan bentuk yang pas. 

Banyak persoalan yang selalu muncul saat kita rindu melihat demokrasi kita menjadi rol model demokrasi di dunia. Mulai dari persoalan penolakan siswa non muslim jadi ketua osis hingga kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo. Itu belum termasuk demostrasi penolakan UU Cipta Kerja sampai kepulangan Habib Rizieg Shihab yang menyita perhatian public. Kesemuanya persoalan ini hemat penulis hanya segelitir dari banyaknya persoalan yang melilit Negeri yang katanya sangat mengendapankan sikap menghargai perbedaan. 

Kebebasan yang diberikan Negara disalahgunakan. Dibiarkan menjadi asa tanpa perjuangan sampai harus melupakan persaudaraan. Kita terjebak pada sekat primodial sempit karena kekuasaan sesaat dan mengorbankan semangat nasionalisme yang terbangun sejak dahulu kala. Kita pada ribut dengan kondisi ini. nyinyir kiri dan kanan. 

Tokoh yang dianggap 'Tokoh' pun silih berganti saling serang lupa kalau rakyat sedang menonton sedari tadi seolah lupa kalau mereka tidak lebih besar dari Indonesia. Argh...sudahlah Indonesiaku, Indonesia Kamu, dan Indonesia Kita kini berada di persimpangan. Kapal besar persatuan dan kesatuan itu sedang goyah dan mata dunia sedang mengamati kapan Kapal itu karam.

 Tapi kita masih punya waktu berbenah dengan mulai sadar bahawasanya berbagai persoalan ini adalah imbas dari demokrasi kita yang kebablasan. Demokrasi yang identik dengan kebebasan itu tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab menjaga Negeri ini. Padahal sebagai anak bangsa rasa tanggung jawab menjaga Negeri adalah sebuah keharusan tidak hanya dengan memberikan kritik dan masukan namun lebih daripada itu berjuang bersama membangun Negeri ini dengan kerja nyata kita. Tidak perlu lagi gaduh sana sini mempertanyakan seorang HRS yang kini sedang sakit. Proses hukumnya sedang berjalan. 

Begitupun dengan Edhy dengan Lobsternya. Serahkan semuanya kepada yang berwenang. Kalaupun kasusnya rada-rada stagnan itu sudah biasa. Kan Indonesia. Kadang butuh waktu untuk menjerat seseorang apalagi kalau dia berlabel tokoh. Mahal Bos...Tapi jangan risau saya percaya kalau aparat kita belum masuk angin. Mereka masih menjaga marwah korps mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Apalagi ada dukungan dari Pemerintahan saat ini. 

Intinya jangan ada kepentingan partai dalam penyelesaian sejumlah kasus di Indonesia. Argh...Partai lagi, partai lagi. Iya kita harus belajar dari Kasus Masiku yang hingga kini belum ada tanda-tanda baik. Dirinya menghilang entah kemana, seolah ditelan bumi. Dengan menganut system demokrasi, semua partai di parlemen punya posisi strategis dalam pengambilan kebijakan baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan partainya. 

Tidak mengherankan jika kini semua partai berlomba-lomba mencari panggung untuk memastikan partainya lebih baik dari partai lainnya. Bahkan slogan tolak korupsi dipakai untuk memenangkan hati rakyatnya. Eh...diujung tersandung kasus juga. Argh... sudahlah ini Indonesia. Politiknya keras kalau kepentingan yang lebih besar belum tercapai. Sebaliknya akan teduh tak bersuara jika kepentingan itu sudah terpenuhi.

Indonesia demokrasimu unik dan terkadang menggelitik. Tidak akan habis untuk dibahas karena membaca demokrasimu itu harus setahun suntuk. Habis membaca berubah lagi di tahun berikutnya. Kami menunggu Negeri kami ini kembali ke marwahnya yang betul-betul mengedepankan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dan selalu menghargai perbedaan yang ada. Tunjukkan bahwa kita bangsa yang besar, kalau tidak sekarang kapan lagi. Kalau bukan kita siapa lagi.