Namun dalam ranah nilai pula muncul ujian. Program besar seperti MBG tak lepas dari kritik publik, terutama ketika muncul persoalan kualitas dapur, distribusi yang terlambat, atau laporan makanan yang basi. Justru di sinilah nilai moral dan etika kebijakan diuji. Pemerintah perlu menunjukkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas agar kepercayaan publik tidak luntur.
Sebagai respon, pemerintah terus melakukan perbaikan: memperketat pengawasan dapur, menambah jumlah tenaga kerja, memperluas jaringan dapur, dan bahkan mempertimbangkan agar mobil pengangkut MBG masuk dalam kategori kendaraan prioritas. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa nilai utama MBG bukan sekadar memberi makan, melainkan memastikan setiap suapan membawa rasa aman dan bermakna bagi penerimanya.
Pada akhirnya, MBG adalah cermin dari upaya besar negara untuk menghadirkan kesejahteraan lewat jalur paling dasar: gizi. Secara ontologis, ia adalah realitas kebijakan yang kompleks; secara epistemologis, ia berdiri di atas ilmu dan standar yang ketat; dan secara aksiologis, ia memancarkan nilai moral yang menuntun arah kebijakan publik.
Namun keberhasilan MBG tidak akan ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan seberapa dalam niat baik itu diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata dan berkelanjutan. Program ini mengingatkan kita bahwa memberi makan bukan hanya urusan logistik --- tetapi soal keadilan, cinta kasih, dan tanggung jawab bersama untuk membangun generasi yang sehat dan bermartabat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
