Harian Tribun Jogja minggu lalu mengutip pernyataan Sultan agar "seluruh elemen warga Jogja bersatu kembali setelah pemilihan kepala daerah Yogyakarta 25 September lalu. Sultan juga meminta warga tidak terpecah-belah. Sebab banyak pihak yang tidak tahu sejarah sehingga melakukan politik devide et impera seakan ada jarak antara Kraton dengan warga Muhammadiyah".
Kuncinya di Muhamadiyah! Lagi-lagi Sultan merasa khawatir dengan Muhamadiyah yang tidak mau manut dengan karepnya Sultan. Disebutkan dalam ulasan berita tersebut bahwa basis suara Muhamadiyah di sekeliling Kraton, yang disebut dengan daerah Kauman, ternyata mutlak banyak mendukung paslon lain yang malah tidak didukung Sultan.
Bahkan, TPS di tempat anak Sultan, GKR Pembayun, mencoblos di kecamatan Kraton, suara paslon yang didukung Sultan kalah mutlak dari kandidat lain. Â Mau dikata apa, rupanya Muhamadiyah memang tidak lagi sejalan dengan politik Kraton yang "nggege mongso" ingin mempertahankan dominasinya di Jogja, khususnya kota. Saya belum pernah mengecek suara-suara di Kauman seperti apa soal keistimewaan DIY, tapi saya yakin suara mereka yang berada di Kauman yang mengelilingi Kraton itu pasti banyak yang mendukung pro-pemilihan, dan emoh penetapan, BUKAN HANYA karena pilkada ini, tetapi MEMANG SUDAH SEJAK LAMA emoh penetapan.
Kesimpulannya, Sultan dan Kraton sendirilah yang sebenarnya telah dan akan selalu melakukan politik gaya kolonial yaitu devide at impera (membelah dan menguasai alias politik adu domba). Sebaiknya tidak hanya warga Muhamadiyah yang cerdas bersikap, tetapi juga warga Jogja yang lain punya sikap cerdas yang sama.
