Selain Pelanggaran Prokes, Waspadai Juga Politik Uang

Dua faktor pemicu itulah senyatanya yang membuat kualitas demokrasi kita belum naik kelas.

Celakanya, pilkada tahun ini bersamaan dengan kondisi ekonomi tengah terpukul, masa pandemi memang membuat ekonomi keluarga kalang kabut; antara lain karena banyaknya lapangan kerja yang ditutup. 

Akibatnya banyak buruh yang kena PHK. Pengangguran pun meningkat drastis. Sehingga, masyarakat sulit mendapat penghasilan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, total pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan sebanyak 3,5 juta orang. 

Maka jika ditambah dengan 6,8 juta tingkat pengangguran terbuka hingga mencapai 10,3 juta (1/9, detikfinance). Dan yang menakutkan lagi, proyeksi kemiskinan di Indonesia akan naik tajam nantinya.

Jauh-jauh hari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, mengingatkan potensi politik uang di masa pandemi akan lebih tinggi dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Karena dipandang relasinya sangat ekstra potensial. Seperti dijelaskan dalam diskusi virtual "Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun?", (republika.co, 2/7).

Jika ditilik lebih luas, klausul bahwa politik uang tak bisa dijinakkan begitu saja adalah mendekati keniscayaan, apalagi situasinya sarat dengan konsekuen ekonomi rakyat yang sedang sekarat. 

Di tengah melaratnya ekonomi sekarang, memiu para pelaku politik uang semakin terbuka ruangnya. Praktis saja kondisi ini berimplikasi pada politik uang dapat berkembang subur, di mana keterdesakan ekonomi alasan kuat yang tidak terbantahkan.

Tak heran jika peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan praktik ini biasanya dilakukan karena para calon memanfaatkan kondisi ekonomi rakyat di masa- masa pandemi (CNN Indonesia, 05/09)

Meskipun di lain sisi, aturan kampanye virtual sebagai anjuran Kemendagri dan KPU menjadi stimulan menghambat lajur uang dan barang sampai ke masyarakat. 

Apalagi, bantuan jor-joran pemerintah berupa bantuan tunai juga ritual men-"segel" berkembang biaknya ptaktik politik uang, dengan artian bahwa lalu lintas politik uang secara tidak langsung tengah di putus jalurnya. Kendati ini hanya spekulan mentah, karena siapa yang tahu dibalik layar, jika kreativitas pelaku politik uang selalu menemukan jalan pintasnya.