Menyoal Independensi ASN dalam Pilkada 2020

Indonesia sebagai Negara yang berasaskan demokrasi sebentar lagi akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak di tahun 2020 ini tepatnya akan di selenggarakan Pada Hari Rabu 9 Desember 2020. 

Semula Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak ini awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. 

Namun karena pada saat ini Indonesia masih focus melawan pandemi COVID-19 hingga pada akhirnya pelaksanaan pilkada diputuskan untuk diundur waktu pelaksanaanya. Tetapi meskipun pelaksanaanya di undur tentu tidak akan mengurangi rasa khikmat pesta demokrasi yang ada di Indonesia.

Seperti pada perayaan pesta demokrasi di tahun sebelumnya, tentu kita semua merasakan euphoria perayaan pesta demokrasi dimana banyak elemen masyarakat yang ikut serta dan turut andil dalam perayaan pesta demokrasi tersebut. 

Seperti halnya dalam masa kampanye tak sedikit masyarakat Indonesia yang terlibat akan menjadi team sukses pasangan calon kepala daerah serta wakil kepala daerah yang tengah mengikuti proses kontestasi politik tersebut. 

Karena Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan suatu memontum akan terpilihnya pemimpin yang baru, sehingga menumbuhkan besar harapan daripada masyarakat itu sendiri akan adanya perubahan yang dibawa oleh Pemimpin baru tersebut dalam melaksanakan suatu pembangunan yang lebih maju di daerahnya. 

Hingga akhirnya perayaan pesta demokrasi ini tak jarang tidak pernah luput akan sambutan yang meriah dari berbagai unsur elemen yang ada di dalam masyarakat.

Indonesia yang kembali belajar berdemokrasi sejak tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Tentu pernah  mengalami sejarah cukup panjang tentang upaya menempatkan aparatur birokrasi atau yang sekarang kita kenal dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) ini secara tepat di tengah perubahan masyarakat dan lingkungan yang sangat cepat. 

Pengalaman sejarah yang pernah terjadi di Indonesia antara lain memberi pelajaran kepada kita bahwa pernah berada di masa lampau terjadi pencederaan terhadap nilai-nilai demokrasi berupa tidak netralnya aparatur birokrasi pemerintah atau ASN dalam proses politik, khususnya selama proses kampanye berlangsung. 

Pada kenyataannya saat itu masih banyak ditemukan ASN yang menyatakan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon dengan mengikuti berbagai macam rangkaian kampanye serta menyelinap masuk ke dalam partai politik tertentu.

Sejarah ke-PNS-an atau ASN yang kita kenal pada saat ini dalam kaitan dengan demokrasi dan demokratisasi di Republik Indonesia ini diwarnai catatan kelam, khususnya pada era Orde Baru. Sekitar tiga dasawarsa sejak akhir tahun 1960 an dirinya tampil sebagai salah satu peran penting kesejahteraan Golkar sebagai Partai Politik yang direstui oleh rezim penguasa saat itu yakni pada masa pemerintahan Soeharto.