Mohon tunggu...
Karnita
Karnita Mohon Tunggu... Guru

"Aku memang seorang pejalan kaki yang lambat, tapi aku tidak pernah berhenti." — Abraham Lincoln.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Saat HPP dan HET Jadi Benteng Terakhir Kedaulatan Pangan, Pengawasan Jangan Sampai Kendor!

15 Oktober 2025   12:36 Diperbarui: 15 Oktober 2025   12:36 43
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kedaulatan pangan bukan sekadar menanam, tapi memastikan yang menanam tetap hidup layak (Meta AI)

Peran Bapanas menjadi sangat strategis sebagai simpul koordinasi lintas lembaga. Dari Kementerian Pertanian hingga Bulog, dari pemerintah daerah hingga kelompok tani, semua harus berjalan dalam satu ekosistem kebijakan yang sinkron. Tanpa sinergi, cita-cita besar ini akan terhenti di spanduk kampanye dan laporan resmi semata.

Swasembada adalah kerja kolektif, bukan kerja simbolik. Ia menuntut keseriusan negara untuk memperlakukan petani bukan sekadar objek statistik, tetapi subjek kedaulatan ekonomi bangsa.

Menegakkan Keadilan Pangan, Menjaga Martabat Negeri

Pada akhirnya, pengawasan terhadap harga pangan bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Ia adalah cermin tanggung jawab negara terhadap martabat rakyatnya. Ketika petani sejahtera dan konsumen tenang, maka rantai ekonomi pangan akan menjadi tulang punggung stabilitas nasional.

Seperti dikatakan Amran, "Jaga petani dengan HPP, jaga konsumen dengan HET---mutlak." Kalimat ini seolah sederhana, namun sesungguhnya mengandung pesan kebijakan yang mendalam: negara hadir bukan hanya untuk menghitung hasil panen, tetapi untuk memastikan setiap butir beras yang sampai di meja makan lahir dari sistem yang adil dan bermartabat.

"Keadilan pangan adalah fondasi dari keadilan sosial. Dan keadilan sosial adalah cermin sejati dari sebuah pemerintahan yang berpihak."

Disclaimer:
Tulisan ini merupakan opini analitis terhadap pemberitaan Pikiran Rakyat (14 Oktober 2025) dan tidak mewakili pandangan institusi mana pun.

Daftar Pustaka

  1. Widianto, Satrio. (2025, 14 Oktober). Mentan Amran Minta Pengawasan Ketat Harga Pangan Bersubsidi, Tegaskan HPP dan HET Mutlak. Pikiran Rakyat. https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019716542/
  2. Kementerian Pertanian RI. (2024). Pedoman Penetapan HPP dan HET Komoditas Pangan Strategis. https://www.pertanian.go.id
  3. Badan Pangan Nasional. (2024). Laporan Tahunan Ketahanan Pangan Indonesia 2024. https://www.bapanas.go.id
  4. Kompas.com. (2025). Kebijakan Subsidi Pangan: Antara Keadilan dan Efisiensi. https://www.kompas.com
  5. Tempo.co. (2025). Swasembada Pangan dan Tantangan Tata Kelola Subsidi. https://www.tempo.co

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun