Gelombang demokratisasi global yang melanda sebagian besar dunia berkembang pada akhir 1980-an dan awal 1990-an telah menghidupkan kembali wacana intelektual tentang hubungan antara demokrasi dan pembangunan. Argumen tentang keunggulan faktor internal di balik gerakan demokrasi menekankan kekuatan protes politik domestik dan gerakan pro-demokrasi yang digerakkan dan dikuatkan oleh kegagalan proyek pembangunan, krisis ekonomi tahun 1980-an dan 1990-an serta disintegrasi negara pascakolonial. legitimasi dan kapasitas.
Mereka yang menekankan bahwa kekuatan eksternal menunjukkan dampak yang menentukan dari berakhirnya Perang Dingin antara lain efek demonstrasi akibat runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan penerapan program penyesuaian struktural serta persyaratan politik oleh lembaga keuangan bilateral dan multilateral Barat. Marjinalisasi Afrika saat ini dalam hierarki global dan defisit pemerintahan yang lemah memberikan dorongan tambahan bagi kekuatan rakyat untuk perjuangan demokratisasi dengan tujuan ganda antara lain emansipasi ekonomi dan keadilan sosial-politik. Inti dari proyek "Emancipatory" adalah pembangunan negara yang kuat, demokratis dan aktif yang menegaskan peran pembangunannya dalam konteks visi pembangunan nasional bersama dengan dukungan kuat dari rakyat. Tidak dipungkiri bahwa demokratisasi adalah proyek yang menggairahkan di benua Afrika karena liberalisasi ruang politik dan kesempatan yang diberikan kepada konstituen yang sebelumnya tertindas dan kelompok yang terpinggirkan untuk mengekspresikan pandangan mereka dan dimasukkan ke dalam arus utama politik negara-negara Afrika.
Konsensus yang dicapai oleh badan-badan donor internasional dan negara-negara Barat adalah bahwa demokrasi melalui politik multipartai dan pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai prasyarat untuk good governance. Demokrasi sebagai ukuran tata pemerintahan yang baik memperoleh keunggulan dalam lingkungan global utamanya dalam tatanan pasca Perang Dingin dimana sosialisme telah mengalami kemunduran besar dan meninggalkan landasan ideologis terutama pada perspektif pasar serta pemerintahan neoliberal. Sebagian besar negara mengharapkan demokrasi untuk memperoleh empati bantuan ekonomi yang signifikan, pinjaman, pembebasan hutang dan investasi.
Argumen liberal yang berlaku dalam tatanan pasca Perang Dingin adalah bahwa demokrasi liberal memberikan landasan dasar bagi pembangunan ekonomi. Nilai-nilai liberal seperti kebebasan berbicara dan berserikat, supremasi hukum, politik multipartai, pemilu, perlindungan hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan dianggap menciptakan konteks kelembagaan dan proses pembangunan ekonomi. Keterkaitan yang kontinu ditarik untuk mengkorelasikan demokrasi dan pembangunan ekonomi dengan menggunakan analisis teoretis ekonomi liberal. Afrika dipaksa untuk merangkul pluralisme politik karena bantuan asing, investasi ekonomi dan bantuan teknologi terkait dengan kemajuan dalam liberalisme politik.
Kekuatan lokal untuk reformasi politik telah menjadi aspek yang berkelanjutan Afrika. Pertama adalah gerakan massa dari kelas yang dominan dan kedua adalah gerakan hak asasi manusia untuk kebebasan sipil. Perjuangan demokrasi bertransformasi menjadi gerakan massa pasca runtuhnya komunisme (gelombang demokratisasi ketiga). Gerakan demokrasi kontemporer di Afrika merupakan kelanjutan dari perjuangan nasionalis melawan imperialisme, neo-kolonialisme dan untuk akuntabilitas, good governance dan pemberdayaan massa. Gerakan adalah kendaraan untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi yang lebih dalam yang dapat mengatasi masalah dasar rakyat dan membebaskan mereka dari kesulitan, eksploitasi, marginalisasi, penindasan dan kediktatoran. Situasi tahun 1980-an tidak banyak berhubungan dengan tuntutan politik tetapi berkaitan dengan mengamankan pembebasan dari kontradiksi sosial dan kesulitan yang diciptakan oleh ekonomi. Gerakan hak asasi manusia mengakui bahwa akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia di Afrika berasal dari pemerintah yang tidak tanggap dalam menjalankan agenda politik, ekonomi dan sosial mereka tanpa legal challenge yang efektif.
Dengan menekan keras lawan politik, rezim diktator di kawasan Afrika juga melemahkan perlindungan hak asasi manusia sehingga gerakan hak asasi manusia tidak dapat lepas dari politik. Dengan demikian, kekuatan yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan penyesuaian struktural didukung dengan meningkatnya represi terhadap masyarakat sipil oleh diktator militer menggerakkan gerakan hak asasi manusia menjadi tuntutan reformasi demokrasi. Gerakan demokrasi kontemporer telah memungkinkan berbagai kelompok untuk menegaskan hak-hak mereka dan melawan rezim otoriter serta membangun pemerintahan demokratis di banyak negara Afrika. Perjuangan ini memungkinkan koalisi masyarakat sipil berkembang, dengan demikian memperkuat efektivitas politik. Namun, polarisasi mendalam di banyak masyarakat multi-etnis Afrika pada saat yang sama telah menggoyahkan perdamaian yang rentan di banyak bagian Afrika.
Diskursus terhadap pemerintahan penting karena tidak hanya memengaruhi mekanisme tetapi juga strategi dan landasan ideologis tentang pembangunan dan sarana untuk mencapai demokrasi ekonomi yang lebih besar. Pencapaian MDGs (Millenium Developments Goals) di Afrika tentang gagasan tata pemerintahan yang baik yang dipromosikan oleh negara-negara Barat dan lembaga-lembaga multilateral bukanlah gagasan yang berpusat pada rakyat melainkan memerlukan logika yang menempatkan negara dan masyarakat pada simpati dan empati yang tidak terkekang. Asumsi pasar bebas adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan. Ancaman langsung terhadap konsolidasi demokrasi di Afrika adalah situasi ekonomi yang destruktif yang menyebabkan delegitimasi pemerintahan sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan reformasi kelembagaan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup yang akan mencegah terulangnya konflik akibat kekurangan sumber daya dan kemiskinan. Orientasi ekonomi berbasis sumber daya dan bahan mentah sangat rentan terhadap gejolak pasar global. Prospek Afrika untuk konsolidasi demokrasi jelas meiliki tujuan, walaupun tujuan tersebut tidak terjamin.
Restrukturisasi hubungan sipil militer juga membutuhkan demiliterisasi melalui pendidikan kewarganegaraan, program pencerahan publik secara masif, penguatan supremasi hukum, penguatan institusi demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan peningkatan demokrasi. Demokrasi lazimnya dilihat sebagai tanda pembangunan diakui dan demokrasi berkelanjutan harus berada dalam posisi untuk menjamin penghidupan ekonomi minimum bagi warganya. Globalisasi masyarakat sipil pasca Perang Dingin juga memperdalam partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dengan negara di banyak bagian Afrika.
Berbeda dengan penarikan diri ke dalam pandangan etno-regional yang mencirikan hubungan negaramasyarakat sipil di masa lalu, terdapat keterlibatan yang lebih terbuka dan konstruktif antara negara dan masyarakat sipil di periode kontemporer. Keterlibatan negara dan masyarakat sipil dalam interaksi konstruktif juga merupakan gejala dari suasana liberal oleh pemerintahan demokratis. Di banyak bagian Afrika, organisasi masyarakat sipil bertindak sebagai pengawas untuk mengkritik ekses negara dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu penyusunan ulang tata kelola yang baik di kawasan Afrika.
