Dinamika Bilateral Indonesia-Singapura

Relasi Indonesia-Singapura dalam menghadapi isu domestik dan kawasan sejak masa lampau sampai masa kini mengalami dinamika yang cukup signifikan (LP3ES Jakarta, 2022). 

Pada zaman Orde Lama dipersepsikan bahwa persemakmuran Inggris di Selat Melaka dianggap membuka ruang berdirinya pangkalan blok barat sehingga mendorong dilakukannya operasi militer rahasia yang dilaksanakan oleh marinir di tahun 60-an. 

Hal ini membuat trauma Singapura dan menyebabkan peristiwa sejarah 10 Maret tahun 65 sampai pada hukuman Usman dan Harun (prajurit marinir yang dihukum gantung). 

Setelah pergantian masa pemerintahan, PM Lee Kuan Yew menemui Soeharto untuk menemukan kesepahaman antara dua pemimpin. 

Ekstradisi koruptor juga menjadi catatan penting bagi hubungan kedua negara dimana Singapura disebut sebagai sarang koruptor masuk, demikian telah ditandatangani perjanjian ekstradisi 27 April 2007.

Pada tahun 2010 terkait dengan sengketa perbatasan reklamasi dan penelitian terkait isu pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Nipah serta Defense Cooperation Agreement (DCA).

DCA yang dilaksanakan di Bali membahas pengaturan pelaksanaan untuk area Bravo atau Alpha 2 serta keinginan yang lebih luas dari pemerintah Indonesia tentang perjanjian ekstradisi dan sebagai alat pemaksa untuk berunding mengenai perbatasan laut akibatnya reklamasi serta counterterrorism operation dengan penolakan dari parlemen Indonesia untuk pindah tidak meratifikasi perjanjian tersebut karena dianggap merugikan pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo dengan PM Lee Hsien Loong menggelar pertemuan bilateral pada 25 Januari 2022 dengan harapan memperkuat hubungan Indonesia-Singapura. 

Masalah jumlah TKI Indonesia di Singapura yang tahun 2015 jumlahnya 120.000 dan menurun tahun 2022 menjadi 103.000 orang.

Dilihat dari kepentingan nasionalnya Holsti menyebutkan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan untuk memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri kemudian atau merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara merdeka pada wilayah keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. 

Dari kepentingan nasional dapat dijabarkan ke kebijakan luar negeri yang direfleksikan pada azas dan kerangka kerja suatu negara dalam hubungan dengan negara lain.