Ancaman "Kepala Babi" bagi Demokrasi

"Jika sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya tidak bisa dikritik, maka akan mati juga ilmu pasti itu."

- Tan Malaka

27 tahun pasca reformasi, hari demi hari kita terus menyaksikan bagaimana demokrasi yang dulu dibela setengah mati, kini justru mengalami dekadensi. Suara-suara yang berseberangan dengan kekuasaan maupun kepentingan elite satu per satu dibungkam, mau itu dengan jabatan ataupun ancaman. 

Terbaru, salah satu kantor media ternama di Indonesia, Tempo, dikirimi bangkai kepala babi serta tikus dalam dua hari berturut-turut. Bak sebuah adegan di film mafia ataupun serial kartel narkoba, teror ini diduga dilakukan sebagai bentuk ancaman terhadap Tempo, yang dikenal vokal serta kritis dalam mengulas suatu isu. 

Ancaman terhadap jurnalis yang terlalu berani untuk berpihak kepada kebenaran sebenarnya bukan lah lagi sebuah barang baru. Pada tahun 2023 saja, tercatat ada 89 kasus ancaman atau penyerangan terhadap jurnalis dan media---angka tertinggi sejak 2014 (Aliansi Jurnalis Independen, 2024). 

Alhasil, keberadaan fakta ini, ditambah dengan kasus pengiriman bangkai babi yang dialami Tempo, seharusnya menjadi alarm peringatan bagi para pemangku kepentingan, bahwa salah satu pilar demokrasi, yakni kebebasan pers, yang dahulu mereka bela mati-matian saat masih menjadi mahasiswa, kini sedang perlahan-lahan dikikis demi kepentingan segelintir orang.

Namun, alih-alih mengutuk peristiwa yang menimpa Tempo, pemerintah justru bersikap meremehkan, bahkan terkesan mempermainkan ancaman ini. Pernyataan "dimasak saja" yang dilontarkan salah satu pejabat tinggi sebagai respons atas tindakan intimidasi ini tidak bisa dianggap sekadar "bad PR", apalagi dianggap candaan sembrono.  

Dianggap remehnya kasus ini menyiratkan bahwa posisi Pemerintah saat ini seakan-akan tak acuh terhadap ancaman pada kebebasan pers. Maka tidak mengherankan jika nanti kita mendengar ada kasus jurnalis yang mendapatkan kiriman bangkai-bangkai binatang lain seperti kepala Kuda laksana film The Godfather, karena Pemerintah sendiri yang seakan-akan memperbolehkan tindakan ini. 

Padahal, Media dan Jurnalis memiliki peran yang sangat sentral di dalam sistem demokrasi. Itu mengapa respon Pemerintah yang terkesan mentolerir kasus ini menjadi sangat disayangkan, Pasalnya, hal ini membuka peluang lebih besar bagi kasus serupa untuk terulang kembali, sehingga akan menghambat berjalannya mekanisme demokrasi.

Pentingnya Watchdogs dan Oposisi di Dalam Demokrasi