Kanopi FEBUI
Kanopi FEBUI Jurnalis

Kanopi FEBUI adalah organisasi yang mengkhususkan diri pada kajian, diskusi, serta penelitian, dan mengambil topik pada permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia secara makro. Selain itu, Kanopi FEBUI juga memiliki fungsi sebagai himpunan mahasiswa untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Ekonomi dimana seluruh mahasiswa ilmu ekonomi merupakan anggota Kanopi FEBUI.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Memahami Gagalnya Partai Baru Masuk Parlemen dari Perspektif Ekonomi

26 April 2019   18:54 Diperbarui: 28 April 2019   01:09 1174 3 0
Memahami Gagalnya Partai Baru Masuk Parlemen dari Perspektif Ekonomi
ilustrasi iklan Partai di televisi. (Gambar: Kanopi FEBUI)

Pemilihan legislatif (Pileg) tahun ini membawa warna-warna baru yang tercermin dengan adanya 4 partai politik (parpol) baru yang ikut kontestasi untuk bisa menembus Senayan. Kehadiran mereka dapat menyemaikan bibit-bibit harapan baru bagi mereka yang selama ini tidak puas dengan kinerja parpol yang sudah lama duduk di parlemen. 

Beberapa gagasan yang diusung para partai baru sebenarnya memungkinkan adanya perubahan dalam parlemen ke arah yang lebih baik, seperti wacana Partai Solidaritas Indonesia untuk meluncurkan aplikasi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di mana masyarakat bisa memberikan penilaian pada anggota DPR  berdasarkan presensi serta keaktifan dalam rapat-rapat yang direkam secara live.

Pileg 2019 yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan sistem proposional dengan daftar terbuka. Di gedung DPR ada 550 kursi yang diperebutkan oleh 16 Parpol. Setiap orang memilih satu caleg atau satu parpol ketika nyoblos. 

Setelah pemilihan, suara akan dihitung dan diakumulasi jumlahnya dan selanjutnya akan dibagi menggunakan bilangan pembagi pemilih yang telah disesuaikan dengan jumlah penduduk tiap provinsi.

Sayangnya, pada Pileg tahun ini, keempat partai baru tersebut tidak berhasil menembus ambang batas parlemen sebesar 4% ini. 

Disadur dari Indo Barometer, urutan parpol dengan perolehan suara tertinggi adalah Partai Perindo dengan perolehan sebesar 2,65%, disusul oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan sebesar 2,13%, Partai Berkarya dengan perolehan sebesar 2,12%, dan yang terakhir adalah Partai Garuda dengan perolehan sebesar 0,59%. Sedikitnya partai baru yang sukses tersebut bukan fenomena yang unik terjadi pada pileg ini saja. 

Apabila kita melihat ke belakang, pada tahun 2004, hanya 5 dari 45 parpol baru yang memperoleh suara diatas 6%; 8 di antaranya bahkan tidak lolos ke parlemen nasional yang saat itu belum memiliki peraturan ambang batas. 

Pada tahun 2009 dari 18 parpol baru, hanya Hanura dan Gerindra yang mampu lolos ambang batas parlemen sebesar 3.5% pada saat itu. Sebagian besar parpol tersebut akhirnya menghilang begitu saja. 'Untungnya', pada pileg 2014, satu-satunya parpol baru yaitu Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil lolos ke parlemen.

Fakta ini cukup menyedihkan. Track record kegagalan parpol baru tersebut mungkin bisa memberikan efek deteren bagi masyarakat yang tergerak untuk membentuk partai baru. Banyak sekali hal yang mungkin menjadi penyebab dari terjadinya hal ini.  

Ilmu Ekonomi sendiri ternyata memiliki suatu sudut pandang tertentu yang dapat menjelaskan salah satu penyebab parpol-parpol ini kalah: strategic voting.

Asumsi, asumsi, dan asumsi.

Untuk memahami penyebabnya, kita perlu memahami teori yang mendasari Rational Choice Theory, sebuah teori dalam ilmu politik yang lahir dari irisan antara Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Matematika.

 Premis utama dalam teori ini menyatakan bahwa perilaku masyarakat secara agregat merupakan hasil dari perilaku setiap individu dalam mengambil tindakan. Artinya, lolosnya suatu partai ke dalam parlemen nasional ditentukan oleh pilihan dari setiap individu ketika nyoblos.

Tindakan setiap individu dalam teori ini didasarkan pada asumsi yang tidak asing di telinga mereka yang mempelajari mikroekonomi: rasionalitas. Asumsi yang didasarkan pada mazhab ekonomi neoklasikal ini menyatakan bahwa: 1) Setiap individu hanya mementingkan kepentingan pribadi, 2) berusaha memaksimalkan kepuasan, 3) bertindak berdasarkan kondisi informasi yang lengkap.

Setiap pemilih juga diasumsikan berorientasi pada kebijakan setiap parpol terhadap suatu isu. Dalam Spatial Model yang dicetuskan oleh Anthony Downs, setiap parpol dapat diurutkan secara ideologis dari kiri ke kanan dalam ruang satu dimensi (tergambar dengan kurva di bawah). 

Seiring perkembangannya, pengurutan parpol ini bisa juga diterapkan dalam setiap kebijakan. Misalnya, sebuah kebijakan yang terkait dengan tingkat pajak, dapat diurutkan parpol mana yang akan mengusahakan tingkat pajak yang rendah dan parpol mana yang akan mengusahakan tingkat pajak yang tinggi.  Setiap individu diasumsikan memiliki satu titik kepuasan puncak (single-peaked preferences) dalam dimensi tersebut.

Grafis
Grafis
Berangkat dari asumsi-asumsi ini, setiap individu akan memiliki preferensi parpol pilihan yang akan memaksimalkan kepuasan mereka berdasarkan cost-benefit analysis. 

Maksimalisasi kepuasan ini didasarkan pada kepuasan setiap alternatif yang ada dan hambatan yang dimilikinya, dan dapat dihitung secara matematis. Dalam kasus ini, alternatif yang ada adalah seluruh partai yang ikut dalam Pileg 2019:

Penggolongan Partai Politik Peserta Pemilu
Penggolongan Partai Politik Peserta Pemilu
Preferensi setiap individu harus memenuhi 2 asumsi teknikal: completeness dan transitivity. Completeness berarti setiap individu mampu membandingkan setiap alternatif parpol dengan lainnya. Contohnya, A mampu mengurutkan preferensi parpolnya sebagai berikut:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3