Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya dijawab oleh banyak pengamat atau stakeholder yang mempunyai tugas sama dalam menjaga kedaulatan pangan. Inilah problem utama BULOG yang membuat perusahaan ini menjadi “galau”, sehingga patut kita garis bawahi bersama bahwa kerugian BULOG merupakan kerugian negara juga.
Solusi konkret yang dapat diambil, andaikan pemerintah tetap bersikukuh untuk mengganti rastra dengan BPNT adalah mencarikan outlet baru. Sebenarnya tidak sulit, pemerintah tinggal mengubah kebijakan saja, yang mana para PNS, TNI dan Polri yang selama ini mendapatkan jatah beras diganti uang untuk dikembalikan kembali menjadi beras. Alasannya sangat sederhana, swasembada beras yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dalam waktu tiga tahun merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya BULOG. Sehingga ada kewajiban, para aparatur negara untuk turut serta mesukseskan program yang sudah dicanangkan tersebut.
Jika semuanya paham dan mengerti tentu tidak akan lagi timbul pertanyaan dan permasalahan seperti sekarang ini. BULOG tetap dapat menyerap gabah beras petani, sehingga harga gabah beras di tingkat petani tidak jatuh dan petani mengalami kemiskinan. Tetapi di sisi lain BULOG sebagai BUMN tetap dapat melaksanakan operasional perusahaannya, untuk turut serta menciptakan pertumbuhan ekonomi di Negeri ini dengan mendapatkan jaminan outlet penyaluran pengadaan berasnya.
Solusi dengan mewajibkan PNS dan TNI/POLRI untuk mengambil beras ke BULOG sebenarnya jalan tengah yang adil atau “win-win solution” serta bersifat harus atau mutlak. Ketimbang mengganti jajaran direksi BULOG, untuk mencari “kambing hitam” pihak mana yang paling bersalah terhadap permasalahan yang terjadi. Tentu kalau kita urutkan, pihak yang paling lemah dalam masalah ini adalah BULOG yang berbentuk BUMN, karena terlalu riskan jika Presiden mencopot seorang Menteri yang juga membidangi masalah ini.
*) Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya
Ketua Alumni Pasca Sarjana Agribisnis Universita Sriwijayas a
