Keselamatan Santri: Bukan Sekadar Doa, Tragedi Al Khoziny Menuntut Standar Bangunan

Tragedi yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/9/2025) adalah sebuah peringatan yang sangat mahal. Gedung di lingkungan pesantren tersebut ambruk secara tiba-tiba, merenggut nyawa dan meninggalkan trauma mendalam bagi banyak pihak. 

Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 160 lebih korban terdampak, dan angka ini bisa saja terus bertambah seiring berjalannya proses evakuasi yang sulit.

Peristiwa nahas ini terjadi saat kegiatan di pesantren sedang berlangsung. Santri, staf pengajar, dan karyawan yang berada di dalam dan sekitar gedung menjadi korban. 

Ambruknya bangunan ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan menyoroti masalah fundamental yang selama ini terabaikan dalam pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Baca juga: Kenapa Mengurus Garansi Resmi Selalu Lebih Baik daripada Percaya Brosur Tukang Servis Selewat?

Pondok pesantren adalah rumah kedua bagi para santri. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu di sana untuk belajar, beribadah, dan beraktivitas. 

Oleh karena itu, keselamatan fisik mereka adalah prioritas utama dan tanggung jawab mutlak pengelola serta semua pihak terkait. Bangunan yang rapuh dan tidak memenuhi standar teknis adalah ancaman serius yang setiap saat bisa menimbulkan bahaya besar.

Kini, setelah debu reruntuhan mereda, yang tersisa adalah pertanyaan-pertanyaan kritis. Mengapa bangunan yang menampung banyak orang bisa ambruk? Apakah ada kelalaian dalam perencanaan dan pengawasan? 

Tragedi Al Khoziny harus menjadi momentum untuk mengakhiri budaya pembangunan yang mengabaikan aspek keselamatan teknis. Keselamatan santri bukan sekadar hasil dari doa, tetapi harus diwujudkan melalui kepatuhan pada standar bangunan yang ketat dan terukur.

Baca juga: Secangkir Hikmah Harga Sachet: Kopi Lokal Murni, Ikhtiar Sembuh, dan Semangat Hidup

Kegagalan Struktural dan Aspek Teknis yang Terabaikan

Baca juga: Menggerakkan Ekonomi Garut: Pasar Bungbulang, Roda Ekonomi Masyarakat Kecil yang Terus Berputar

Laporan awal dan investigasi yang dilakukan oleh tim ahli konstruksi mengindikasikan adanya kegagalan struktural sebagai penyebab utama ambruknya gedung di Al Khoziny. Kegagalan ini sering kali berakar dari beberapa faktor teknis yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.

Salah satu faktor yang sering ditemukan dalam kasus bangunan ambruk adalah kualitas material yang tidak memadai. 

Penggunaan semen, besi beton, atau campuran material lain yang di bawah standar mutu dapat mengurangi daya dukung dan ketahanan struktur bangunan secara keseluruhan. Penghematan material yang tidak wajar demi menekan biaya sering menjadi penyebab utama.

Selain itu, perencanaan desain dan perhitungan struktur yang salah juga memainkan peran krusial. Struktur bangunan, terutama untuk gedung bertingkat yang menampung beban berat (seperti pengecoran atau banyak orang), harus dihitung oleh insinyur sipil yang profesional. 

Jika perencanaan kolom, balok, dan fondasi tidak sesuai dengan beban aktual yang ditanggung, keruntuhan hanyalah masalah waktu.

Tragedi ini juga menyingkap persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Banyak lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, yang membangun atau merenovasi gedung tanpa mengurus IMB atau tanpa mengikuti prosedur perizinan yang benar. 

IMB bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi merupakan penjamin bahwa desain bangunan telah diperiksa dan disetujui oleh pihak berwenang sesuai standar keselamatan.

Kepatuhan terhadap IMB juga mencakup pengawasan selama proses pembangunan. Tanpa pengawasan ketat dari ahli teknik atau konsultan, kontraktor mungkin melakukan jalan pintas yang membahayakan struktur. 

Diperlukan pengawas independen untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana teknis yang sudah disetujui.

Banyak bangunan pesantren yang usianya sudah tua dan tidak pernah mendapatkan audit kelayakan struktur secara berkala. Seiring waktu, material bangunan akan mengalami penurunan kualitas. 

Audit rutin sangat penting untuk mendeteksi keretakan, pergeseran fondasi, atau korosi pada struktur besi sebelum hal-hal tersebut menyebabkan bencana.

Kasus Al Khoziny menjadi contoh nyata bahwa kelalaian teknis adalah bom waktu. Bangunan yang awalnya berdiri tegak bisa saja tiba-tiba runtuh karena akumulasi kesalahan dari aspek material, perhitungan, hingga pengawasan. 

Pemerintah daerah dan Kementerian Agama (Kemenag) harus segera turun tangan untuk memastikan bahwa semua pembangunan di lingkungan pesantren tidak lagi dilakukan secara sembarangan. Aspek teknis bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus ditaati.

Pentingnya Inspeksi dan Audit Bangunan Secara Berkala

Pelajaran dari Al Khoziny adalah kebutuhan mendesak akan inspeksi bangunan berkala di semua fasilitas pendidikan, terutama yang menampung banyak orang. Inspeksi ini harus dilakukan secara terstruktur dan melibatkan tenaga ahli yang bersertifikat.

Inspeksi tidak boleh hanya bersifat visual. Bangunan perlu diuji menggunakan metode non-destruktif untuk mengetahui kekuatan beton dan struktur besi di dalamnya. Metode ini dapat mendeteksi kelemahan struktural yang tidak terlihat oleh mata telanjang.

Pemerintah harus membuat regulasi wajib audit kelayakan struktur (SLF - Sertifikat Laik Fungsi) bagi seluruh bangunan pondok pesantren. SLF harus diperbarui setiap periode tertentu, misalnya lima tahun sekali. Tanpa SLF yang valid, operasional bangunan harus ditinjau ulang.

Audit ini harus mencakup tidak hanya gedung baru, tetapi juga bangunan-bangunan lama yang sudah berdiri puluhan tahun. Bangunan tua memerlukan perhatian ekstra karena kemungkinan penurunan kualitas material yang lebih tinggi.

Selain inspeksi struktur, keselamatan terhadap bahaya kebakaran juga harus menjadi fokus audit. Jalur evakuasi, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), dan sistem peringatan dini harus diperiksa secara rutin. Bahaya kebakaran juga merupakan ancaman serius di lingkungan padat seperti pesantren.

Hasil dari inspeksi harus bersifat mengikat. Jika ditemukan kelemahan atau pelanggaran standar, pengelola pesantren wajib melakukan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Jika tidak, sanksi administratif, bahkan hingga penutupan sementara gedung, harus diterapkan demi keselamatan.

Keterlibatan santri dan staf dalam pemantauan awal juga penting. Mereka harus dididik untuk mengenali tanda-tanda kerusakan struktural, seperti retakan besar, lantai yang miring, atau suara aneh dari bangunan, dan melaporkannya segera kepada pengelola.

Tanggung Jawab Kolektif dan Perubahan Pola Pikir

Tragedi Al-Khoziny adalah pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab kolektif. Bukan hanya tanggung jawab pengelola pesantren, tetapi juga pemerintah, kontraktor, insinyur, donatur, dan masyarakat.

Bagi Pengelola Pesantren, ini adalah momen untuk mengedepankan profesionalitas. Pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar "yang penting cepat dan murah." Dana sumbangan harus dialokasikan secara transparan untuk material dan jasa konstruksi yang berkualitas.

Bagi Pemerintah, ini menuntut penguatan regulasi dan pengawasan. Kemenag harus bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyusun panduan teknis pembangunan pesantren yang ketat. Sanksi bagi pelanggar IMB dan standar teknis harus dipertegas.

Bagi Donatur dan Masyarakat, penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk pembangunan yang aman dan legal. Donatur dapat mensyaratkan adanya IMB dan SLF sebelum memberikan bantuan, sehingga turut berpartisipasi dalam pengawasan kualitas.

Pada akhirnya, yang harus diubah adalah pola pikir. Keselamatan tidak boleh dianggap sebagai biaya tambahan, melainkan sebagai investasi utama untuk melindungi nyawa para santri. Menjadikan bangunan aman adalah bentuk nyata dari tanggung jawab moral dan keagamaan.

Kesimpulan

Tragedi ambruknya Pesantren Al Khoziny mengajarkan kita satu hal fundamental: Keselamatan santri tidak dapat dijamin hanya dengan doa atau harapan baik, tetapi harus dipastikan melalui kepatuhan mutlak terhadap standar teknis bangunan. 

Kejadian ini harus menjadi titik balik, memaksa semua pihak untuk mengaudit total seluruh fasilitas pendidikan, menegakkan regulasi IMB dan SLF, serta mengubah pola pikir bahwa kualitas dan keselamatan konstruksi adalah hal yang wajib, bukan sekadar pilihan. 

Kita berutang kepada para korban untuk memastikan bahwa insiden memilukan seperti ini tidak akan pernah terulang lagi.