Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang Tidak Optimal terhadap Kesejateraan Masyarakat

Fakta lainya bahwa sumber daya kelautan belum dapat mensejahterakan masyarakat dapat dilihat pada kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar pesisir yang pada umumnya bekerja sebagai nelayan dimana Potensi sektor kelautan yang besar seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan dan dapat meningkatkan pembangunan yang merata. Namun sektor pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Keadaan seperti ini menempatkan masyarakat pesisir saat ini masih merupakan masyarakat miskin baik secara kultural maupun struktural, keadaan seperti ini semakin membuat kerentanan kemiskinan. Hal ini dipandang sebagai kegagagalan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat masih lemah dalm pengeloaan sumber daya kelautan pengetahuan dan penguanaan alat-alat masih menggunakan alat -alat yang tradisonal. 

Dalam hal ini pemerintah harus mengambil bagian selain dari pada memberikan intrumen dalam perlindungan hukum kelautan, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mampu mengelola keakayaan sumber daya laut sehinggan kekayaan tersebut tidak dikuasai sepenuhnya oleh pengusaha-pengusaha dan masyarakat hanya sebagi pekerja yang hanya menikmati sedikit hasil dari kekayaan tersebut.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya kelautan belum dapat mensejahterakan masyarakat serta penbangunan kemajuan negara karena pengelolaannya yang belum optimal. Hal tersebut dilihat dapat dilihat karena beberapa faktor baik dari pemerintah dan regulasinya yang masih belum dapat diimplementasikan dengan baik, keserakahan badan -badan usaha yang megekploitasi hasil laut tanpa memperhatikan asas keberlanjutan dan menja kelestarian alam, serta masyarakat sendiri yang belum mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan. 

Sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah harus perlu  meningkatkan integritas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan zaman. Asas kemitraan harus tetap diterapkan sehingga terjalin kerja sama antara pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dalam pelaksaaan pengelolaan sumber daya kelautan. Pentingnya sosialalisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya kelautan yang tepat dan sesuai dengan asas -asas kelautan. 

Pemerintah harus dapat membagun perencanaan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan menggunakan teknologi yang aman dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada proses pendekatan penataan ruang ini merupakan pendekatan pengelolaan ruang yang harus menjamin adanya kepentingan sektoral yang terakomodir dan terintegrasi dan dalam prosesnya (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan) didukung oleh keterlibatan masyarakat serta didukung oleh sistem kelembagaan yang mengarah pada adanya forum komunikasi yang kuat.