Ketua Umum Partai Demokrat hari ini Senin (8/2) datang Ke Kemenkumham RI. Hal itu berkaitan dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Tujuan kedatangan AHY adalah ingin menyampaikan keberatan atas berlangsungnya acara yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kita ketahui bagaimana Partai Demokrat yang dipimpin AHY melawan dan menolak hasil KLB Deli Serdang yang telah memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
AHY dan kader lainnya selama ini selalu berpatokan pada AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 sehingga membuktikan KLB di Deli Serdang ilegal atau abal-abal.
Namun, penulis melihat lebih jauh bahwa kedatangan AHY ke Kemenkumham punya arti yang lain. Penulis menyikapi kedatangan tersebut sebagai bagian dari upaya "intervensi" Kemenkumham untuk tidak mensahkan hasil KLB di Deli Serdang.
Setidaknya, AHY ingin berbincang-bincang dengan Menkumham soal tidak sah atau abal-abalnya KLB di Deli Serdang. Tentu itu adalah bagian dari "intervensi" padahal Partai Demokrat versi KLB punya data dan bukti yang bisa menguatkan bahwa KLB Deli Serdang adalah sah.
Dalam hal ini, pemerintah khususnya Kemenkumham bisa bersikap adil, kooperatif dan bisa menyikapi dengan baik kedatangan AHY dan hasil KLB Deli Serdang tersebut.
Menkopolhukam Mahfud MD sudah jelas menyatakan bahwa pemerintah akan bersikap adil dan melihat data dan bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD/ART Partai Demokrat yang sah.
Jika data dan bukti KLB Deli Serdang kuat dan sah maka layak bila hasil KLB disahkan dan Moeldoko berhak memimpin Partai Demokrat. Jika tidak, maka tolak saja hasil KLB berdasarkan pemeriksaan data dan dikaitkan dengan peraturan yang ada dengan koorperatif, independen dan adil.
Kedatangan AHY bersama kader Partai Demokrat lainnya jangan membuat Kemenkumham menjadi takut dalam memeriksa dan menyikapi hasil KLB di Deli Serdang. Kita semua harus menghormati apapun keputusan yang akan diambil Kemenkumham terkait KLB Deli Serdang.
