Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menganggap ada kecenderungan rezim Presiden Jokowi menjadi otoritarian, melihat dari konsolidasi kekuatan di legislatif atau parlemen. Seperti diketahui, kini mayoritas 7 dari 9 fraksi di DPR kini mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Fadli juga mengatakan kalau sudah berkoalisi dianggap legislatifnya juga demikian. Padahal kan seharusnya legislatif itu tetap menjadi oposisi didalam mengawasi pemerintah, ujar Fadli Zon dilansir dari Suara.com, 22/10.
Dengan pernyataan tersebut, benarkah rezim sekarang sudah masuk dalam otoritarian sebagaimana kata Fadli Zon?. Memang benar di parlemen sekarang diisi oleh wakil rakyat yang pro pemerintah. Hanya PKS dan Demokrat yang sampai saat ini menjadi oposisi pemerintah. Yang lain dari itu adalah koalisi pemerintah.
Kalau kita lihat politisi Demokrat, PKS, Rocky Gerung dan anggota KAMI yang sangat rajin mengkritik pemerintah sampai saat ini. Namun, karena banyaknya koalisi pemerintah membuat rezim sekarang otoritarian?. Tidak juga.
Otoritarianisme itu bagi penulis adalah sangat beringas, sewenang-wenang dan cenderung represif. Namun, kalau kita lihat secara jelas rezim pemerintahan sekarang tidaklah demikian.
Kalau hanya melihat penangkapan sejumlah anggota KAMI oleh pihak kepolisian, apakah itu membungkam aspirasi publik dan bersifat otoritarian?. Tentu tidak!.
Harus kita lihat juga secara terang sebenarnya apa yang dilakukan anggota KAMI tersebut. Jelas memang ada bukti hasutan itu dalam grup WA yang sangat menakutkan dan membuat demonstrasi menjadi ricuh seperti penjelasan pihak kepolisian. Berarti ada dalang dibalik demonstrasi itu. Apakah itu kita biarkan saja?. Tentu tidak!.
Kalau seseorang ditangkap dengan alat bukti yang cukup, apakah itu dapat diklasifikasikan sebagai pemerintahan yang otoritarian?. Tentu tidak!.
Yang harus kita ketahui adalah mengkritik itu berbeda dengan menghasut, mendalangi dan mengemudikan aksi demonstrasi agar ricuh. Mengkritik itu dengan kata-kata yang pantas dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan dengan kata-kata kasar dan menjatuhkan martabat seseorang.
Jadi, dimana kesalahan pemerintah dengan penangkapan sejumlah anggota KAMI?. Tentu semua sudah dengan prosedur yang ada. Cuma perlu kita ketahui bahwa pemerintah sebenarnya tidak otoritarian selama ini.Â
