Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI melalui Din Syamsuddin menyampaikan beberapa tuntutannya waktu deklarasi beberapa waktu lalu.Â
Namun, Din Syamsuddin kali ini menyampaikan pernyataan pribadinya karena beliau merasa dirinya diserang.Â
"KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945," kata Din dilansir dari detik.com, 27/8.
"Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi dan mengalihkan opini?,' imbuh Din.
Atas pernyataan itu, apa benar KAMI yang digawangi Din Syamsuddin benar menyampaikan pikiran kritis kepada pemerintah?.
Kalau bagi penulis terlalu kritis dan ada kesan hanya berdasarkan perspektif mereka saja dan ada bau-bau politik.
Coba bayangkan dari kedelapan tuntutan dalam deklarasi KAMI waktu lalu ada yang menggelitik dan mengejutkan.
Penulis kutip salah satu dari tuntutan KAMI tersebut adalah menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi Pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.
Coba kita bayangkan, begitu kritisnya KAMI dalam mengkritik pemerintah sampai-sampai lupa bahwa pemerintah sudah sangat bekerja keras dalam menyelamatkan nyawa rakyat.
Bagaimana pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 waktu lalu yang menyampaikan kasus terinfeksi virus Corona, yang meninggal dunia dan sosialisasi protokol kesehatan.
Apakah itu dikatakan tidak serius?. Belum lagi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan bantuan-bantuan insentif bagi tenaga medis dan lainnya.
Itu adalah bukti bahwa pemerintah mau turun langsung untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari Pandemi Covid-19.
Apalagi yang kurang dari pemerintah? Apakah menghadapi Pandemi hanya tugas pemerintah? Ke mana rakyat Indonesia? Dalam hal itulah, KAMI harus mengerti peran pemerintah sudah sangat banyak.
Jangan mengatakan sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah. Terkait krisis ekonomi pun pemerintah sudah bekerja agar kita tidak makin terpuruk dalam krisis.
Terkait tuntutan agar pemerintah tidak memberi peluang lahirnya komunisme dan anti Pancasila.
Hal itu pun sudah dikerjakan pemerintah dengan adanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai bentuk pemerintah ingin memperkuat pemahaman ideologi Pancasila untuk mencegah lahirnya radikalisme, intoleransi dan komunis.
Jadi, apa lagi yang kurang dari pemerintah? Pemerintah sudah bekerja keras dan sangat memperhatikan negara ini. Tapi KAMI Din Syamsuddin hanya berdasarkan perspektif pribadi dan kesannya ada bau politik tadi.
Sangat disayangkan sekali kritik terlalu berlebih-lebihan begitu. Alangkah baiknya pemerintah itu didukung dan diingatkan bukan dikatakan tidak sesuai apa yang kita lihat dan rasakan.
Semoga paparan ini bisa bermanfaat dan apa yang disampaikan KAMI tidak terlalu berlebihan serta serangan yang dirasakan Din Syamsuddin bisa diselesaikan secara baik-baik.
