Sekitar bulan Desember dikabarkan kita akan menggelar pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam proses pilkada.
Begitu juga pemerintah terkait anggaran pilkada di Indonesia dipersiapkan pula agar pelaksanaan lebih matang.
Dalam uraian berikut ini, penulis ingin menyorot ketika praktik politik uang yang selalu ditemukan dalam setiap kesempatan kontestasi politik dianggap wajar oleh 60 persen orang Indonesia.
Hasil penelitian dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (DPD) mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang mau menerima uang dari politikus selama masa pemilu.
"Rata-rata sekitar 60 persen pemilih ketika ditawari politik uang dari kandidat beserta perangkat turunannya mengaku akan menerima. Alasannya, rejeki yang tidak boleh ditolak. Sebagai ongkos coblosan dan sebagai pengganti pendapatan lantaran tidak bekerja pada hari itu atau tambahan untuk kebutuhan dapur, kata Dian permata dalam diskusi virtual Politik Uang di pilkada 2020: Madu atau Racun di Jakarta dilansir dari Suara.com, 2/7/2020.
Dengan kondisi tersebut miris sekali memang melihat hal tersebut. Begitu berbahaya ketika politik uang dianggap halal atau wajar. Penulis melihat semua itu terjadi karena masyarakat kita masih dalam kondisi perekonomian yang terpuruk atau banyak masih dibawah garis kemiskinan. Jadi semua tindakan negatif dianggap halal.
Begitulah praktik politik uang dianggap halal sebagaimana dijelaskan diatas. Andai masyarakat kita sudah dalam derajat kehidupan yang baik, pasti masyarakat tidak akan mau menerima uang dalam kontestasi politik.
Pemikiran masyarakat terutama dalam kalangan menengah bawah ketika pas ada uang pemberian dalam bentuk apapun akan diterima.
Hidup ini butuh makan dan minum. Tanpa uang tidak akan bisa makan dan minum. Sebab itu, ketika ditawari uang politik agar memilih oknum tertentu yang ikut kontestasi politik seperti pilkada maka uang itupun akan diterima.
Tanpa pikir panjang lagi, karena kebutuhan mendesak. Dan, ada juga orang-orang yang sampai menerima beberapa kali uang hasil politik uang dari beberapa calon yang ikut pilkada maupun pemilu. Tapi yang dicoblos juga hanya satu tetapi uang politik diterima dari beberapa calon yang ikut pilkada dan pemilu.
Semua itu karena uang begitu berharga dari segalanya. Dan, sulit juga sebenarnya mencegahnya karena menyebar di beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan.
