Dalam sebuah seminar bertema "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di era Pandemi Covid-19, Â Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin memberi pernyataan mengenai syarat pemakzulan pemimpin.
Ada tiga syarat yang dikutip beliau dari tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi:
Pertama, Ketiadaan keadilan. Din menuturkan, apabila seorang pemimpin menciptakan ketidakadilan atau menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat maka sangat mungkin untuk dimakzulkan.
Kedua, ketiadaan ilmu ini merujuk pada kerendahan visi terutama tentang cita-cita hidup bangsa.
Dalam konteks negara modern, menurut Din, visi adalah cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Ketiga, ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Menurut Din, kondisi itu kerap terjadi ketika seorang pemimpin tertekan dari luar. Ia mengibaratkan kondisi itu seperti negara kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing.
Din juga menyebutkan pemerintah Indonesia tak berbeda jauh dari kondisi tersebut. Menurutnya pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional (dilansir dari CNN Indonesia.com, 1/6/2020).
Apa yang dikatakan oleh Din Syamsuddin sebenarnya tak relevan dengan situasi saat ini. Seorang pemimpin yaitu pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara bagaimana agar masyarakat terlindungi dan aman dari Pandemi Covid-19.
Langkah cerdas, hati-hati dan tepat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, perhatian berupa penerapan PSBB sampai saat ini mengenai masa new normal agar hidup kita tidak terus terpuruk sembari mengikuti protokol kesehatan.
Terkait penggodokan Perppu jadi UU dan sejumlah kebijakan lainnya memang perlu dikritisi, tetapi itu bukan bagian dari kediktatoran seorang pemimpin.
Setiap kebijakan pasti akan selalu ada kontranya. Tidak semua orang sepakat dengan sebuah kebijakan. Tetapi, alangkah baiknya kita melakukan upaya-upaya terbaik dalam melawan kebijakan yang dinilai sebagian pihak tidak memperhatikan rakyat.
Kalau ada kebijakan atau Perppu dan peraturan lainnya yang dinilai menyimpang, alangkah baiknya diupayakan proses hukum berupa gugatan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung agar mendapat keputusan yang adil dan diterima semua pihak.
Penulis pribadi sepakat dengan adanya gugatan uji materiil yang selama ini dilayangkan beberapa pihak dan itu sangat bagus untuk edukasi rakyat.
Tidak perlu dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak enak didengar atau nyinyiran dan perbuatan yang melanggar hukum.
Maka dari itu, tidak relevan apa yang dikatakan oleh seorang Din Syamsuddin tersebut. Pemerintah Indonesia dan seluruh pemerintahan yang ada di semua negara pun sedang menghadapi situasi sulit bahkan sampai korban jiwa banyak berjatuhan, tetapi tidak ada terdengar di beberapa negara menyalahkan pemimpinnya.
Wajar ketika pemerintah tak bisa menyelesaikan semua masalah seratus persen beres. Pemerintah kita bukanlah manusia yang sempurna, dimana semua kebijakan dan program pasti bagus dan beres.
Kita bangsa Indonesia pun diberikan kebebasan penuh menolak kebijakan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan, bukan dengan ujaran-ujaran yang tidak relevan dan dapat mempengaruhi pemikiran rakyat semakin buruk kepada pemerintah.
Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta, dimana didalamnya ada seorang pemimpin, professor, ahli, pejabat negara dan masyarakat biasa.Â
Semuanya harus saling bahu-membahu dan memikirkan nasib bangsa dan negara kedepannya. Pemimpin hanya sebagai pelaku kebijakan yang diinginkan rakyat dan membantu rakyat dengan melihat realita yang dialami rakyat.
Pemimpin tentu melihat kondisi negara saat ini dan berusaha membantu dengan sejumlah kebijakan. Penulis yakin kebijakan itu baik untuk rakyat, meski selalu ada kontranya, tapi itu tak masalah.
Terpenting, jangan kita berniat menimbulkan keriuhan dengan ajakan, hasutan maupun penyataan yang tendensius untuk menyerang pemerintah. Lakukan saja cara-cara yang sesuai nilai, kaidah atau norma dan aturan hukum yang ada agar negara lebih bermartabat dan sejahtera.
Buat pemerintah teruslah bekerja dengan hati. Teruslah berkarya untuk kebaikan bangsa dan negara agar kita bisa menempuh setiap perjalanan kehidupan yang penuh lika-liku ini dengan sampai pada tujuan bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.
