Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

3 Syarat Pemakzulan Presiden yang Dijabarkan Din Syamsuddin Sangat Tidak Relevan

2 Juni 2020   11:33 Diperbarui: 2 Juni 2020   11:27 1578
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: ANTARA FOTO/ Puspa Perwitasari

Setiap kebijakan pasti akan selalu ada kontranya. Tidak semua orang sepakat dengan sebuah kebijakan. Tetapi, alangkah baiknya kita melakukan upaya-upaya terbaik dalam melawan kebijakan yang dinilai sebagian pihak tidak memperhatikan rakyat.

Kalau ada kebijakan atau Perppu dan peraturan lainnya yang dinilai menyimpang, alangkah baiknya diupayakan proses hukum berupa gugatan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung agar mendapat keputusan yang adil dan diterima semua pihak.

Penulis pribadi sepakat dengan adanya gugatan uji materiil yang selama ini dilayangkan beberapa pihak dan itu sangat bagus untuk edukasi rakyat.

Tidak perlu dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak enak didengar atau nyinyiran dan perbuatan yang melanggar hukum.

Maka dari itu, tidak relevan apa yang dikatakan oleh seorang Din Syamsuddin tersebut. Pemerintah Indonesia dan seluruh pemerintahan yang ada di semua negara pun sedang menghadapi situasi sulit bahkan sampai korban jiwa banyak berjatuhan, tetapi tidak ada terdengar di beberapa negara menyalahkan pemimpinnya.

Wajar ketika pemerintah tak bisa menyelesaikan semua masalah seratus persen beres. Pemerintah kita bukanlah manusia yang sempurna, dimana semua kebijakan dan program pasti bagus dan beres.

Kita bangsa Indonesia pun diberikan kebebasan penuh menolak kebijakan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan, bukan dengan ujaran-ujaran yang tidak relevan dan dapat mempengaruhi pemikiran rakyat semakin buruk kepada pemerintah.

Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta, dimana didalamnya ada seorang pemimpin, professor, ahli, pejabat negara dan masyarakat biasa. 

Semuanya harus saling bahu-membahu dan memikirkan nasib bangsa dan negara kedepannya. Pemimpin hanya sebagai pelaku kebijakan yang diinginkan rakyat dan membantu rakyat dengan melihat realita yang dialami rakyat.

Pemimpin tentu melihat kondisi negara saat ini dan berusaha membantu dengan sejumlah kebijakan. Penulis yakin kebijakan itu baik untuk rakyat, meski selalu ada kontranya, tapi itu tak masalah.

Terpenting, jangan kita berniat menimbulkan keriuhan dengan ajakan, hasutan maupun penyataan yang tendensius untuk menyerang pemerintah. Lakukan saja cara-cara yang sesuai nilai, kaidah atau norma dan aturan hukum yang ada agar negara lebih bermartabat dan sejahtera.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun