Pemilihan menteri dalam kabinet periode 2019-2024 sudah semakin dekat. Banyak pemberitaan mengabarkan bahwa saat pelantikan Presiden dan wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin tanggal 20 Oktober nanti, pada saat itu pula menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf akan diumumkan.
Pastinya, momen itu yang kita harapkan dalam proses pemerintahan dan pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Menteri yang tepat dan berintegritas akan membantu pertumbuhan dan kemajuan bangsa dan negara ini. Ketika salah pilih, maka akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kemajuan tersebut.
Maka dari itu, sangat layak bila masyarakat berperan untuk membantu Pak Jokowi dalam menentukan susunan kabinetnya. Suara rakyat tentu sangat dibutuhkan, karena ketika menteri terpilih maka mereka bekerja untuk rakyat.
Terkait itu, kita ketahui bahwa Pak Jokowi beberapa waktu lalu sudah menyampaikan bahwa susunan kabinetnya akan diisi Menteri dari partai sekitar45 persen dan non partai atau profesional 55 persen. Artinya, dari kalangan profesional menempati kursi yang lebih banyak.
Akan tetapi, saya ragu juga hal itu akan benar adanya, karena Gerindra sudah semakin mendekat ke koalisi pemerintah. Kalau begitu, menteri dari kalangan partai akan bertambah. Perkiraan yang 45 berbanding 55 persen tersebut bisa saja hanya omong kosong belaka. Ah, sudahlah, itu urusan Pak Jokowi.
Saya hanya ingin menjelaskan lagi bahwa Menteri dari kalangan non partai atau profesional dinilai lebih loyal. Pengamat politik, Arif Nurul Imam, berpendapat menteri dari kalangan profesional akan lebih loyal dibandingkan dari kalangan politik. Menteri dari kalangan profesional tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia hanya loyal pada Presiden (mediaindonesia.com, 15/10/2019).
Bisa jadi hal itu benar, karena kalau kita perhatikan seorang kader akan mendengarkan apa mau pimpinan. Ketika ada kepentingan rakyat yang paling penting sekalipun pasti dapat berubah menjadi kepentingan politik bila sang pimpinannya meminta.
Namanya juga ada kepentingan politik yang diutamakan daripada kepentingan umum. Kalau dari kalangan profesional, pasti berbeda. Mereka tidak ada takut, segan dan loyal kepada pimpinan parpol. Mereka hanya loyal kepada yang memberi amanat atau mandat yaitu Presiden dan rakyat Indonesia. Apa yang diminta Presiden, maka itu yang akan dilakukan. Presiden pun begitu, apa mau rakyat, maka itu yang dilaksanakan.
Jadi, tepat menurut saya menteri kalangan profesional akan tunduk pada Presiden dan Presiden tunduk pada amanat rakyat.
Ada juga pandangan bahwa ada sejumlah kementerian yang harus dipegang oleh kalangan profesional. Apalagi, kementerian yang sangat dibutuhkan sekali, seperti Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Mendikbud, Menteri Kesehatan dan BUMN perlu dipegang kalangan profesional.
Semoga saja tulisan ini semakin meyakinkan Pak Jokowi agar lebih banyak memilih menteri yang loyal yaitu dari kalangan profesional.
