Kemarin, tanpa sengaja saya browsing sebuah tulisan berjudul Hak-Hak Kalian Dirampas, Mengapa Kalian Diam ?yang berisikan opini seorang mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro bernama Paul Usmany tentang perampasan hak dan kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Pulau Seram oleh pemerintah atas nama negara.
Saya menilai tulisan tersebut bertendensi provokatif terhadap masyarakat adat Pulau Seram dan masyarakat Maluku pada umumnya, untuk melakukan perlawanan terhadap “pemerintah atas nama negara” dengan membeberkan beberapa fakta yang belum mendapatkan pembenaran dari pihak-pihak yang terlibat dan jika pun benar kenyataannya seperti apa yang ditulis, seyogyanya bukan mengarahkan masyarakat adat Pulau Seram untuk melakukan “pemberontakan” tapi berikanlah solusi, seperti komentar Olof Aponno saat menanggapi tulisan tersebut :
pasal 28 I ayat (3) yang menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Tapi harus bisa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Solusinya tanah tidak perlu diganti rugi dengan uang, namun nilainya dijadikan sahamdalam perusahaan yang berinvestasi dan bukan sampai disitu, harus ada perjanjian apabila Hak Guna Usaha (HGU) nya tidak diperpanjang lagi, maka tanahnya menjadi tanah negara dan penguasaannya kembali kepada pemilik hak ulayat beserta keturunannya (waris) dengan cara diredistribusi.......OK bos.
Sangat disayangkan ilmu yang diperoleh dari hasil studi atas biaya BPPS atau dengan kata lain “pemerintah atas nama negara” justru dimanfaatkan untuk memprovokasi rakyatnya.
Catatan :
Ternyata kompasianer bernama Veronica Nedley (salah satu mata-mata RMS di kompasiana) juga memberikan komentar pada tulisan tersebut dengan memposting ucapan generasi muda RMS Paul Bastian Souisayang juga tinggal di Adelaide, Australia Selatan. Jika anda jeli, ada kemiripan pada kedua nama tersebut.
