Kita tentu sudah tidak merasa asing dengan kata "korupsi". Apalagi di Indonesia, korupsi seolah-olah menjadi hal yang wajar untuk dilakukan, terutama dalam dunia politik. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi merupakan suatu tindakan menyalahgunakan jabatan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya seperti di Indonesia, sudah banyak para pejabat yang mengambil uang negara yang juga merupakan uang rakyat. Lantas, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab oleh beberapa faktor. Jadi, ada beberapa faktor yang memungkinkan seseorang untuk berbuat korupsi. Faktor-faktor tersebut antara lain :
Keserakahan
Kita semua pasti tahu bahwa manusia memiliki sifat serakah. Sifat ini mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Terlihat jelas bahwa para koruptor adalah para pejabat negara. Meskipun mereka sudah memiliki jabatan, tetapi keserakahan mereka membuat mereka melakukan korupsi.
Gaya hidup
Orang yang memiliki gaya hidup yang serba mewah cenderung bisa melakukan korupsi. Hal ini disebabkan karena mereka membutuhkan biaya-biaya yang tinggi untuk memenuhi keinginan gaya hidup mereka.
Lemahnya penegakan hukum
Hukum seharusnya bersifat tegas dan memaksa sehingga membuat orang taat kepadanya. Akan tetapi, apabila suatu hukum lemah, maka orang-orang akan cuek dan meremehkan. Mereka akan menganggap bahwa berbuat suatu kejahatan seperti korupsi tidak akan mendapat hukuman yang berat. Padahal korupsi sendiri sangat merugikan masyarakat.
Sistem politik
Seperti di Indonesia, kasus-kasus korupsi sangat banyak dijumpai dalam dunia perpolitikan. Politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan sehingga siapapun orang tersebut pasti akan melakukan berbagai cara, bahkan mungkin hingga melakukan korupsi hanya demi mendapatkan kekuasaan tersebut.
Ekonomi
Bicara tentang ekonomi, hal ini bisa dilihat dari jumlah gaji yang diterima oleh seseorang. Apabila orang tersebut merasa gaji yang diterimanya belum cukup, maka tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan korupsi.
Jadi, kurang lebih seperti itulah penjelasan tentang pengertian korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Kita semua tahu bukan, bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat berbahaya dan merugikan. Apalagi korupsi dalam dunia politik, tentu sangat merugikan rakyat. Ada pun yang berpendapat bahwa korupsi lebih berbahaya daripada terorisme. Lalu, bagaimana cara mengatasi tindakan ini? Apakah tindakan ini tetap dibiarkan merajalela?
Sebelum era reformasi, kasus-kasus korupsi ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Namun, karena dua lembaga tersebut dirasa belum maksimal dalam menangani kasus korupsi dan juga karena korupsi semakin merajalela, maka pemerintah Indonesia membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK ini bertugas mengatasi masalah-masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, pembentukan KPK ini bersifat sementara, artinya sewaktu-waktu KPK dapat dibubarkan jika kondisi dirasa sudah memungkinkan, yaitu sudah tidak ada korupsi lagi.
Keberadaan dan kinerja KPK oleh masyarakat luas dianggap penting dan memuaskan. Mengapa penting? Sebab kasus-kasus korupsi di negara ini semakin bertambah. Sedangkan memuaskan dikarenakan KPK telah menunjukkan hasil kerja yang nyata. Kasus-kasis korupsi besar telah diungkap dan ditangani oleh KPK, mulai dari yang melibatkan anggota  DPR, DPRD, kepala daerah, sampai kasus korupsi E-KTP yang sekarang sedang ditangani.
Namun demikian, keberadaan KPK juga banyak ditentang oleh beberapa pihak, bahkan DPR sampai membentuk panitia khusus (Pansus KPK). Sekalipun DPR mengatakan bahwa panitia ini dibentuk untuk memperkuat kerja KPK, tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa rekomendasi Pansus yang mengurangi, bahkan menghilangkan kewenangan KPK.
Dari penjelasan saya di atas, dapat disimpulkan bahwa KPK tetap merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang penting, yakni menangani masalah-masalah korupsi. Apalagi, KPK sudah menunjukan bukti kerjanya dengan menyelesaikan kasus korupsi DPR, DPRD, dan berbagai kasus korupsi lainnya. Ditambah juga, sampai saat ini masih saja ada kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama di bidang politik. Oleh karena itu, KPK tidak seharusnya dbubarkan.
Sebagai rakyat, tentu kita juga berharap bahwa KPK tetap harus ada dengan kewenangan-kewenangan yang seperti sekarang dimiliki. Lebih baik lagi jika kewenangan-kewenangan tersebut dapat diperluas. Semoga KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya secara maksimal untuk memberantas korupsi di negeri ini supaya suatu saat negeri ini benar-benar terbebas dari korupsi sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
