Angin segar tampaknya sedang mengarah ke dunia maritim Indonesia. Minggu (26/10) kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan satu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang sepertinya belum pernah ada sebelumnya.
Apakah langkah Jokowi tepat? Menurut opini saya pribadi, ini adalah momentum untuk Indonesia bangkit dalam berbagai bidang dan salah satu yang utama adalah bidang maritim. Bayangkan saja, dengan memiliki sekitar 17,000 pulau tersebar di wilayah yang duapertiganya adalah perairan, seharusnya bidang maritim menjadi urusan utama sekaligus kekayaan terpenting bagi bangsa Indonesia. Maka, meski saya yakin bukan inisiator tunggal, namun langkah Jokowi dala hal ini sudah tepat. Pemerintahan baru membawa harapan baru bagi dunia maritim Indonesia.
Menurut data yang pernah disampaikan oleh Prof. DR. Rokhmin Dahuri, potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai US$ 1.2 Triliun per tahun (data lain malah menyebutkan US$ 3 Triliun). Ini berarti besarnya mencapai 10 kali lipat dari APBN bahkan lebih. Wow, angka yang sangat fantastis bukan? Sayangnya, menurut mantan Menteri Perikanan dan Kelautan yang kini menjadi ketua Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI) ini, 80% potensi tersebut belum tersentuh.
Sebagai warga negara, saya berharap dengan lahirnya Menko Bidang Kemaritiman ini, pemerintah benar-benar serius mengelola kekayaan laut kita. Sangat ironis, apabila dengan potensi yang sangat besar, nelayan Indonesia masih hidup miskin di dalam pemukiman yang kumuh. Bahkan bukan hanya nelayan saja yang menikmati hasil laut itu, namun tentu saja infrastruktur yang mendukung kemaritiman akan mengecap madunya.
Jika Jokowi pernah menggagas 'tol laut', tentu ide tersebut bukan lahir tanpa alasan. Perbedaan harga barang-barang di pulau-pulau yang jauh menjadi sangat mencolok, bisa berlipat kali ganda. Tidak lancarnya distribusi jalur laut menjadi alasan utama. Padahal, sebagai negara maritim sewajarnya jika Indonesia memiliki armada transportasi laut yang dapat diandalkan. Apalagi, kemampuan angkut pesawat udara juga sangat terbatas.
Jika di era Jokowi nanti potensi maritim bisa digali dengan maksimal, maka pembanguna segala infrastruktur kemaritiman juga pasti akan ditingkatkan. Pelabuhan-pelabuhan besar akan dibangun, menjadi pilihan alternatif bagi kargo yang selama ini hanya bisa merapat ke Singapura. Harus kita ingat, letak Indonesia yang sangat strategis bagi jalur perdagangan dunia harus benar-benar dimanfaatkan. Salah satu caranya adalah dengan membenahi infrastruktur dan memaksimalkan potensi maritim.
"Laut, selat, dan teluk, adalah masa depan kita," demikian Jokowi menyampaikan dalam pidato kenegaraannya. Jika hasil laut dijual sebagai barang, maka infrastruktur dan 'tol laut' adalah jasa. Salah kelola, Indonesia hanya akan kebagian predikat sekedar negara maritim saja yang dulu tersohor dengan kejayaan pelaut-pelaut Sriwijaya dan Majapahit di seantero nusantara. Sementara, kekayaannya justeru dinikmati oleh negara-negara sekitar. Miris, melihat orang lain makan dari persediaan pangan rumah kita, sementara kita sendiri selalu kelaparan.
Tulisan ini tidak komprehensif, pun hanya sekedar opini yang lahir dari kegalauan saya pribadi. Semoga, Jokowi benar-benar serius menggarap kemaritiman Indonesia. Semoga, negeri Ini benar-benar menjadi negeri yang mampu meraih kembali kejayaan maritimnya.
