Entah mengapa penulis sepertinya melihat pembangunan di provinsi ini semakin ke arah yang tidak jelas. Pemerintah seperti kalap dalam hal mengatur perekonomian daerah. Setelah era pertambangan yang penulis katakan bahwa era pertambangan bebas timah di Pulau Bangka ini sudah berakhir dan pemerintah sepertinya terlambat menemukan solusi pasca berakhirnya tambang timah ini. Walaupun katanya mau fokus ke pertanian (khususnya lada) dan pariwisata. Hal ini menandakan ketidakmampuan atau ketidaksiapan dari pemerintah dalam menghadapi tantangan perekonomian pasca berakhirnya tambang timah. Mungkin saja pemerintah terlalu enak menikmati pertumbuhan drastis dari tambang darat dan laut sehingga lupa bahwa lingkungan sudah mencapai kerusakan yang sangat parah.
Provinsi ini ibaratkan sedang membangun sebuah rumah A, kemudian pemerintah merobohkan rumah A, dan membangun rumah B, pemerintah membangun dengan dinding beton baru, atap baru, cat baru, pondasi juga baru dengan hasil pertambangan timah, kemudian dirobohkan rumah B dan mulai membangun rumah A yang lama lagi, bahan yang sama seperti rumah A, desain yang sama seperti sebelumnya, hanya penambahan dari desain, yaitu pariwisata. Apakah cara seperti ini yang diinginkan oleh pemerintah kita?
Setelah hancurnya lingkungan, berkurangnya lahan untuk pertanian, setelah hancurnya laut kita oleh karena penambangan, dan pemerintah membangun ekonomi dengan konsep lama yaitu pertanian dan pariwisata. Apakah benar pemerintah daerah kita memiliki konsep dan pelaksanaan yang tepat dalam hal pembangunan?
Pemerintah seperti bermain-main dalam hal membangun dan merancang ekonomi  daerah, mungkin bagi saya sebagai masyarakat awam, bahwa saya tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam pembangunan ini.
Saat penulis sedang menulis tulisan ini pun, mungkin pemerintah kita sedang sibuk memasang baliho raksasa untuk persiapan Pilkada 2017. Dan mulai muncul slogan aneh-aneh yang memang terdengar tidak masuk akal, berbagai gelar muncul dengan sendirinya dan aneh memang, disaat perekonomian sedang memburuknya, calon-calon tersebut masih memiliki dana untuk memasang baliho raksasa dipersimpangan jalan dan ditempat ibadah (pasti biaya cetak sangat mahal), dengan kata-kata baru hingga gaya baru seperti model iklan rokok.
Apakah benar pemerintahan provinsi Bangka Belitung ini transparan dalam pengelolaan anggaran daerahnya. Kenapa provinsi seperti diam dalam senyap soal pengelolaan APBD? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Yang mengharuskan masyarakat awam tidak boleh mengetahui? Apakah ini hanya persoalan miskomunikasi antara Pemerintah dengan Masyarakat seperti Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini? Atau ini hanya sandiwara? Atau ada dusta diantara kita?