Tak ubahnya LIB meminta ijin melanggar aturan yang sudah disepakati bersama.
Salah satu pertimbangan LIB soal permohonan ijin ke klub lainnya adalah soal pengamanan dan stadion yang representatif karena akan banyak tamu-tamu VIP. Hal itu terkait dengan acara seremoni, penyerahan piala dan lainnya.
Namun LIB menyatakan semua pendapat yang sudah ada, termasuk 13 klub yang dianggap setuju karena tidak memberikan tanggapan, sudah tidak relevan. Keputusan laga diadakan di stadion yang jadi markas Bali United itu akan diberikan oleh Polda Bali.
LIB sendiri sudah bersikap soal permintaan Gubernur Bali tentang adanya penonton. Pertandingan tetap tanpa penonton, seperti ditegaskan dalam surat LIB ke klub-klub soal permohonan venue pada 31 Maret 2022.
Namun menyerahkan keputusan stadion ke Polda Bali bukankah itu menunjukkan ketidakberdayaan LIB sendiri menghadapi tekanan dari gubernur dan Bali United sendiri?.
Semestinya PSSI dan LIB berani bersikap tegas karena sudah ada regulasi. Kalau laga Persik Kediri vs Bali United tetap diadakan di Stadion Wayan Dipta jelas menciderai marwah LIB sebagai otoritas tertinggi yang mengawal dan memastikan aturan yang dibuat untuk dilaksanakan secara konsisten.
Jangan nanti publik menganggap pelaksana laga final 31 Maret 2022 adalah Gubernur Bali, PDIP dan Bali United. Makin runyamlah persepsi publik terhadap PSSI dan LIB. ***
