Masih membekas dalam pikiran saya ketika sistem politik Indonesia masih dalam cengkraman kekuasaan otoriter Orde Baru, melalui sejarawan andalan Orde Baru, Brigjen TNI-AD (Purn.) Prof. Dr. Nugroho Notosusanto merilis sinema dokumenter sejarah Orde Baru (menurut saya lebih tepat disebut film doktrinasi propaganda Orde Baru) berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI yang disutradarai oleh Arifin C Noer.
Sinema doktrinasi yang dirilis pada tahun 1984 berdurasi 4 jam lebih 31 menit ini konon menghabiskan dana sekisar 800 juta rupiah. Jumlah angka rupiah tersebut terbilang fantastis mengingat nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (USD) pada tahun 1984 sekisar Rp 970 per 1 USD.
Maksud dari pembuatan sinema doktrinasi tersebut agar masyarakat dari angkatan muda Indonesia pasca 1965 hanya mengenal satu-satunya sejarah versi Orde Baru perihal peristiwa berdarah 30 September. Target politik yang ingin dicapai dalam penayangan film doktrinasi versi propaganda Orde Baru ini  agar  paham komunisme yang pernah besar di Indonesia dan ide Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang dirumuskan oleh Bung Karno dapat segera terkikis selama-lamanya dalam sistem perpolitikan di Indonesia.
Tidak berimbangnya kejadian yang disuguhkan dari film doktrinasi ini, selain kejadiannya terlalu disangatkan atau dilebaykan seolah-olah mengandung kebenaran, juga kejadiannya hanya menayangkan sisi kelam dari kiprah Partai Komunis Indonesia an-sich tanpa harus dibarengi sisi kelam dari kebiadaban rezim Orde Baru pasca 1965 yang telah melakukan serangkaian pembantaian dan memenjarakan di kamp-kamp konsentrasi satu juta lebih dari anak bangsa sendiri yang diindikasikan sebagai anggota dan simpatisan PKI tanpa melalui proses peradilan.
Kehadiran film doktrinasi ini sejak awal sudah menjadi polemik di berbagai komponen anak bangsa sendiri dan bahkan di akademisi internasional. Banyak kejadian yang disuguhkan di film doktrinasi ini tidak sesuai dengan substansi sejarah yang sebenarnya kecuali hanya mewakili versi otoritas tunggal dari keinginan perspektif pandangan Jenderal TNI-AD (Purn.) Suharto an-sich. Maklum ide-ide pemikiran yang berbeda dari pandangan Suharto pada waktu itu bisa masuk ke ranah tindak pidana subversib.
Jajang C.Noer, istri dari Arifin C Noer, pernah menuturkan betapa suaminya tidak dapat menolak dan harus menjalankan pesan yang harus dipatuhi untuk mengerjakan film doktrinasi tersebut sehingga suaminya harus bertarung dengan idealismenya sebab kreatifitasnya sebagai sang Sutradara merasa dipangkas dengan menghadirkan film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI.
Setelah menyaksikan film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI, ada beberapa catatan saya yang wajib dikoreksi dari adegan kejadian di film doktrinasi tersebut yang saya anggap mengandung distorsi yang tidak sesuai dengan realitas sejarah dari kesaksian para pelaku sejarah yang melihat kejadian yang sebenarnya. Â
Distorsi pertama, adegan kejadian yang mempertontonkan kondisi kesehatan Bung Karno sedang mengalami sakit keras. Padahal realitas sejarah membuktikan Bung Karno pada saat itu kondisinya sehat-sehat saja. Justru Bung Karno benar-benar mengalami sakit keras ketika pasca 1965 tepatnya ketika Bung Karno dijadikan tahanan rumah oleh Suharto di ruangan berukuran 10 x 15 meter di Wisma Yasoo jalan Gatot Subroto Nomor 14 Jakarta Selatan.
Distorsi kedua, adegan kejadian yang mempertontonkan DN Aidit, ketua umum Comite Central PKI adalah seorang perokok. Padahal realitas sejarah membuktikan DN Aidit bukan seorang perokok atau tidak pernah merokok. Murad Aidit, adik kandung DN Aidit, mengatakan kalau dalam kelurga besar Aidit tidak ada yang perokok. Bahkan pada pidato DN Aidit tertanggal 5 Januari 1959 menyerukan kepada para anggota Dewan Harian Politbiro CC PKI agar untuk menghentikan kebiasaan merokok. Alasannya, akan lebih bermanfaat bila uang untuk membeli rokok dipergunakan untuk dana Kongres keenam PKI.
Distorsi ketiga, adegan kejadian yang mempertontonkan rapat-rapat persiapan pemberontakan PKI sebelum aksi penculikan para perwira tinggi Angkatan Darat (AD). Padahal realitas sejarah membuktikan menurut sejarawan John Roosa dalam bukunya Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia (2006), mengungkapkan struktur kepengurusan PKI secara kelembagaan dari Comite Central sampai Comite Daerah Besar tidak terlibat atau tidak mengetahui rencana aksi penculikan para perwira tinggi AD yang dipimpin Kolonel Untung.
Sejarawan Harold Crouch dalam bukunya Army and Politics In Indonesia (1978), mengungkapkan peristiwa 30 September 1965 adalah murni peristiwa  puncak konflik internal di kubu Staf Umum AD antara faksi pro Sukarno yang dipimpin Letjen TNI AD Ahmad Yani versus faksi anti Sukarno yang dipimpin Jenderal TNI AD Abdul Haris Nasution dan Mayjen TNI AD Suharto.
