Di tengah gemerlapnya pasar kuliner Indonesia, bertebaranlah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjuang untuk meraih tempatnya di hati konsumen. Mereka adalah para pengusaha kecil dengan mimpi besar, yang menjual beragam produk mulai dari makanan hingga kerajinan tangan. Namun, di balik semangatnya, ada satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh UMKM, yakni sertifikasi halal.
Sertifikasi halal merupakan proses penilaian dan pemberian label halal oleh lembaga yang berwenang, yang menjamin bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar kehalalan sesuai ajaran Islam. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tapi juga merupakan kunci untuk membuka pintu kepercayaan konsumen Muslim, mayoritas di Indonesia.
Mari kita lihat kasus UMKM "Coto Makassar Daeng Awa" yang berlokasi di Babakan Tengah, Dramaga, Kabupaten Bogor. Kak Wini Tzany, pemilik UMKM ini, telah berjuang sejak Agustus 2023 untuk memperkenalkan sotonya kepada masyarakat. Namun, perjuangan tidak berhenti di situ. Kak Wini berhadapan dengan tantangan besar: proses sertifikasi halal. Meskipun bahan-bahan yang digunakan sudah dianggap halal, namun tanpa sertifikasi resmi, kepercayaan konsumen tetap dipertanyakan.
Kak Wini bercerita bagaimana ia dan timnya bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembuatan Coto Makassar sesuai dengan aturan halal. Mereka memilih bahan-bahan yang telah terbukti halal, mengutamakan kebersihan dan sanitasi dalam proses produksi, serta berupaya untuk menjaga agar alat-alat dapur mereka tidak tercemar dengan bahan-bahan haram.
Proses sertifikasi halal bukanlah perkara mudah bagi UMKM. Selain biaya yang diperlukan, prosesnya yang rumit dan memakan waktu juga menjadi hambatan besar. Kak Wini sendiri sudah mendaftarkan produknya sejak Agustus 2023, namun hingga kini prosesnya masih berjalan lambat. Padahal, dengan adanya sertifikasi halal, bukan hanya konsumen yang diuntungkan, tapi juga UMKM itu sendiri. Dengan label halal, mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan.
Kak Wini mengakui bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar kebutuhan pasar, tapi juga merupakan tanggung jawab moral sebagai seorang Muslim. Ia berharap bahwa dengan adanya sertifikasi halal, produknya akan semakin dipercaya oleh konsumen, dan hal ini akan membantu usahanya untuk terus berkembang.
Keperluan akan sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada UMKM di sektor makanan. Berbagai sektor UMKM, seperti kosmetik, fashion, dan pariwisata, juga semakin sadar akan pentingnya sertifikasi halal dalam memenangkan hati konsumen. Sebagai contoh, UMKM yang menghasilkan produk kosmetik halal akan lebih diminati oleh konsumen Muslim yang peduli akan kehalalan produk yang mereka gunakan.
Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung UMKM dalam proses sertifikasi halal. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal. Dengan memilih produk yang sudah bersertifikasi halal, masyarakat turut memberikan dorongan bagi UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Selain itu, dukungan moral dan finansial juga sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk menghadapi tantangan dalam mendapatkan sertifikasi halal.
Pemerintah memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan kepada UMKM dalam proses sertifikasi halal. Langkah-langkah konkret seperti penyediaan workshop dan pelatihan, pendampingan langsung, serta peningkatan akses terhadap informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dapat membantu UMKM dalam mempercepat proses sertifikasi halal. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya juga dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam menghadapi tantangan ini.
UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan memberikan dukungan kepada UMKM dalam proses sertifikasi halal, kita tidak hanya membantu mereka untuk berkembang, tapi juga turut serta dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, kita turut menjaga keberagaman produk halal yang berkualitas bagi konsumen Muslim di Indonesia.
