Urbanisasi Menjadi Isu Strategis dalam Tata Kelola Perkotaan di Indonesia

Dalam upaya untuk menjadikan suatu kota yang berkelanjutan perlu adanya cara/strategi yang dikeluarkan demi mencapai hal tersebut. Tata kelola perkotaan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan supaya kota dapat dikelola dengan baik dan tidak melenceng dengan tujuan pembangunannya. 

Dalam tata kelola perkotaan terdapat 6 komponen yang perlu dipertimbangkan (Pras Kusbiantoro), adalah sebagai berikut :

• Planning Process atau proses perencanaan, yang terdiri dari 3 komponen yaitu fornulation (formulasi perencanaan), implementation (implementasi perencanaan), dan pengawasan pelaksanaan perencanaan.
• Competitiveness atau daya saing, merupakan kemampuan kota untuk bersaing dengan kota-kota lain yang dapat dilihat dari basis fisik, infrastruktur, ekonomi kota, dan institusi.
• Land and Urban Form Management
• Infrastructure and Service Management
• Urban Institusional Management
• Urban Space and Hiterland Management

Namun, nyatanya dalam pengupayaan yang dilakukan untuk menjadikan suatu kota yang berkelanjutan kita harus dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang timbul didalam kota. 

Salah satu permasalahan yang menghambat maksimalnya tata pengelolaan perkotaan adalah urbanisasi. Menurut Tjiptoherijanto (2007), meningkatnya proses urbanisasi tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah.

Pembangunan yang marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila pembangunan ini dilakukan secara tidak merata hal ini akan menimbulkan dampak salah satunya adalah urbanisasi. 

Menurut Shogo Kayono (Abbas, 2002) menyebutkan bahwa pengertian urbanisasi sebagai perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 

Urbanisasi terjadi karena adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Hal ini mengakibatkan wilayah perkotaan dengan pembangunan yang lebih baik akan menjadi magnet yang menarik bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan tempat tinggal.

Secara umum perpindahan dari desa ke kota disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Charles Whynne-Hammond (Budianto, 2001) menyebutkan faktor pendorong urbanisasi yang dimaksud adalah kemajuan bidang pertanian, industrialisasi, potensi pasar, peningkatan kegiatan pelayanan, kemajuan transportasi, tarikan sosial dan kultural, kemajuan pendidikan, dan pertumbuhan penduduk alami. 

Selain itu juga faktor pendorong urbanisasi dari daerah asal dapat berupa semakin terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan, UMR yang belum merata, transportasi dari desa ke kota yang semakin lancar, dan kurangnya kualitas pendidikan dibandingkan dengan kota. 

Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor penarik adalah adanya kesempatan kerja yang lebih luas dan bervariasi di perkotaan, kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, kesempatan yang tinggi memperoleh pendidikan, keadaan lingkungan yang menyenangkan, kemajuan di tempat tujuan, ketersediaan barang-barang yang lebih lengkap dibanding di desa, dan lain sebagainya. 

Menurut Haryono (1999), meningkatnya arus urbanisasi tersebut berseiringan dengan banyaknya pusat-pusat perekonomian yang dibangun di daerah perkotaan, terutama dalam bidang industrialisasi.