Akibat
Isu pengangguran di Kab. Bekasi sudah terbilang akut, sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum lama ini menyampaikan kesedihannya, karena karyawan perusahaan yang ada di Kab. Bekasi justru lebih banyak dari provinsi lain, sedangkan warga Kab. Bekasi hanya ada di level-level ujung, seakan menjadi tamu di tanahnya sendiri.
Masalah ini sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial antara warga lokal dengan pendatang karena ada gap kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi disini. Selain itu, tingkat kriminalitas juga dapat terjadi, karena tuntutan hidup yang semakin tinggi, di sisi lain kesempatan kerja juga terbatas.
Hal ini secara tidak langsung juga berdampak pada perekonomian masyarakat, data BPS menunjukkan, di tahun 2017 sekitar 4.73 % atau sebanyak 163.950 masyarakat kab.bekasi masih hidup di bawah garis kemiskinan, Begitupun tingkat indeks pertumbuhan manusia (IPM) Kab. Bekasi yang belum terlalu memuaskan.
Solusi
Perlu adanya program penguatan SDM dan juga peraturan yang lebih tegas untuk mengentaskan permasalahan ketenegakerjaan (pengangguran) di kab. bekasi.
Penguatan SDM
Seperti diketahui pemerintah pusat kini fokus dengan penguatan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut merupakan momentum yang tepat bagi Pemkab Bekasi untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan akselerasi program penguatan SDM warga Kab. Bekasi, adapun caranya :
- Optimalisasi Karang taruna
Karang taruna sekarang kurang optimal, banyak yang melenceng dari tugas pokok dan fungsinya, kebanyakan karang taruna di desa-desa kini hanya mengurusi lahan parkir, bisnis lahan, dan lain-lain.
Sudah saatnya perlu ada terobosan dari Pemkab Bekasi untuk lebih memperhatikan karang taruna agar lebih optimal. Nantinya karang taruna akan ditugaskan menyaring sekaligus membina pemuda-pemudi desa berkualitas yang siap kerja (baik soft skill maupun hard skill), setelah tersaring karang taruna dapat merekomendasikan ke tingkat kecamatan, lalu diteruskan ke tingkat kabupaten dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk penempatan kerja. Bagi warga yang tersisih dalam penyaringan dapat dilatih berwirausaha.
- Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di Setiap Kecamatan
Pemkab Bekasi harus meningkatkan anggaran untuk penguatan SDM, salah satunya untuk mendirikan BLK di setiap kecamatan. Selain itu, untuk meringankan pengeluaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Bekasi harus dapat 'memaksa' perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya untuk turut membangun BLK ini. Dengan adanya BLK, warga yang tersaring dari karang taruna di desa-desa tadi dapat ditempa lagi dan disaring agar menjadi warga yang siap kerja.
- Program Kewirausahaan
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), akhir tahun 2017 lalu hanya 3.1 % penduduk indonesia yang berwirausaha. Atas dasar ini Pemkab Bekasi harus berinisiatif dan kembali mengoptimalkan karang taruna di desa-desa, untuk melatih warga berwirausaha, baik yang gagal dalam penyaringan siap kerja tadi maupun warga yang memang berminat menjadi pengusaha.
Program ini selain untuk meningkatkan jumlah pengusaha nasional, juga sangat ampuh mengentaskan pengangguran di Kab.Bekasi yang menjadi isu utama. Selain itu, potensi pasar di Kab.Bekasi juga besar dan jelas karena adanya kawasan industri. Program kewirausahaan ini dapat berfokus pada Bumdes, Ekonomi Kreatif, UMKM, Ekonomi Digital, dan lain-lain.Â
- Pemberdayaan Disabilitas
Ketika menelpon call center bersuara wanita, pasti banyak yang menganggap sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Padahal faktanya petugas call center itu adalah kaum tunanetra. Itulah sekelumit kisah Astra International tbk dalam upaya memberdayakan kaum disabilitas. Pemkab Bekasi harus mencontoh hal tersebut untuk pemberdayaan disabilitas.
