Mohon tunggu...
Ki Sarip
Ki Sarip Mohon Tunggu... -

Pengamat Politik, Hukum, Budaya dan Niaga di Jepara. Pelintas Samudra dan benua International traveller, Lintas Spiritual dan lintas Kemasyarakatan.

Selanjutnya

Tutup

Money

PMA garmen dan Sepatu matikan UMKM Mebel Ukir di Jepara

30 Mei 2017   10:12 Diperbarui: 31 Mei 2017   18:18 1626
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

KEBIJAKAN EKONOMI RMJP di JEPARA YANG NGAWUR, TANPA KAJIAN DAMPAK ! 

Gencarnya investasi PMA garmen, Tas dan Sepatu di Jepara yang akhir akhir ini masuk ke Kab Jepara, Jateng adalah suatu kebijakan ngawur, tanpa kendali dan tanpa analisa dampak ekonomi dan dampak sosial. Bupati dan tim Bapeda serta Perekonomian di Jepara, tidak melakukan kajian mendalam untuk melakukan seleksi dan pegendalian, lebih lebih dari BKPM dan jajarannya di Pem. Pusat di Jakarta. yang sama sekali buta dengan keadaan Sosial Ekonomi di Jepara.  Yang penting buat mereka ini target grafik statistik angka nilai Investasi naik.  Persoalan dampaknya tidak dipikirkan, yang penting investasi PMA masuk?  Maka berbondonglah investor Asing dari Tiongkok dan Korea ke Jepara.  

APA SAJA POINT INTEREST BAGI ASING untuk INVEST DI JEPARA ? 

1. Harga Tanah relatip murah 200-300 rb/m2, sedangkan di Jabodetabek dan Jabar 800rb-2 juta/m2 .

2. Upah Buruh murah, UMK Jepara 1,3 - 1,6 jt / bulan, sedangkan di Jabodetabek dan Jabar 2,7 jt - 3,2 jt/bulan.

3. Kontrol Pemda dan disnaker di Jepara tentang pelaksanaan peraturan perburuhan masih sangat lemah. sehingga sangat longgar untuk langgar tidak bayar           lembur, target kerja yang tinggi,  jam kerja lebih, tidak beri jamsostek,  tidak laksanakan K3,  tidak jamin kesehatan/Askes atau BPJS, serta hak hak buruh lainnya. 

4. Aktivis Serikat Buruh dan Ormas serta LSM di Jepara masih sangat minim dan lemah, sehingga jarang ada tuntutan dari buruh. 

5. Tidak adanya kantor imigrasi di Jepara, sehingga sangat mudah mendatangkan Naker Asing Cina dan korea dengan visa turis/bisnis. 

6.  Lemahnya pengawasan Pemda dan dinas LH  dalam urusan Limbah, khususnya limbah B3,  sehingga leluasa Polusi atau buang limbah tanpa treatment. 

7.  Rendahnya SDM Pem. desa dan lingkungan sehingga tuntutan CSR dan Comdev tidak perlu high cost. bahkan jika perlu nihil. 

8.  Masih korup dan doyan Suap dari oknum pejabat pemda dan dinas di Jepara, sehingga segala pelanggaran dan protes lingkungan/LSM bisa diredam. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun