BP Migas dibubarkan karena dianggap mengurangi kewenangan negara untuk mengatur dan mengelola sektor hulu migas, karena menurut UUD 45 sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk hajat hidup orang banyak. Argumen itu yang tidak sepenuhnya tepat menurut penulis, karena toh BP Migas adalah badan negara juga, yang organisasinya diisi oleh para ahli perminyakan yang dikumpulkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan regulasi sektor hulu migas. Mungkin tidak jauh beda dengan BI yang mengatur sektor moneter negara.
Selain itu, banyaknya aspirasi untuk membubarkan BP Migas adalah karena BP Migas dianggap sarang korupsi dan tidak bisa menahan laju penurunan lifting minyak Indonesia. Kedua pernyataan tersebut memang fakta yang terjadi, tapi tampaknya, siapapun yang mengatur hulu migas Indonesia pasti tidak akan mampu menahan laju penurunan lifting minyak Indonesia karena sumur minyak Indonesia sudah tua dan hampir habis dikuras sewaktu jaman Orba. Dan penulis yakin siapapun yang mengatur hulu migas, pasti akan terlibat korupsi.
Dahulu sebelum reformasi, kewenangan BP Migas dilakukan oleh Pertamina. Karena itu, tampaknya kontraktor asing merasa ada ketidakadilan karena Pertamina sendiri juga merupakan kontraktor. Jadi Pertamina bisa mengatur regulasi untuk kepentingannya sendiri, maka dibentuklah BP Migas. Memang pada akhirnya BP Migas seperti jadi bumper perusahaan kontraktor migas asing untuk menghambat monopoli Pertamina di sektor migas Indonesia. Maka orang2 yang berkepentingan terhadap Pertamina (misalnya pengamat perminyakan Kurtubi yang dulunya orang Pertamina, dan salah satu partai politik yang dulu didukung Ibnu Sutowo pendiri Pertamina) pasti meriang karena adanya BP Migas. Makanya banyak yang mengharapkan BP Migas dibubarkan.
Bisa aja sih kewenangan BP Migas dialihkan ke Kemen ESDM, gampang saja menurut penulis. Tapi haruskah mendadak seperti ini?. Bisa timbul kepastian dan kekacauan di kegiatan hulu, yang cost-nya pasti besar dan supply minyak nasional dan pendapatan negara pasti tergangu. Belum lagi jadi timbul ketidakpastian investasi yang akhirnya bisa berimbas ke sektor industri lain yang mengandalkan investasi asing, ujung-ujungnya ekonomi negara terganggu, dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak tercapai, sehingga pemerintah akan dianggap gagal (keberhasilan pemerintahan SBY satu-satunya itu adalah di bidang ekonomi).
Kesimpulannya menurut penulis, keputusan MK itu keputusan politik demi menjatuhkan pemerintahan yang sekarang. Tameng pemerintahan SBY saat ini adalah hanya keberhasilan pembangunan ekonomi (penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pembangunan manusia, kedaulatan negara politik luar negeri -semuanya dianggap gagal-), keberhasilan sektor ekonomi itulah sekarang yang dibidik lawan-lawan politiknya (Mafud MD ketua MK juga mantan politkus dari partai PKB). So?
