Membongkar Dilema Globalisasi: "America First" Vs "Made In China 2025" dan Implikasi Geopolitik dalam Perdagangan Internasional

Globalisasi merupakan fenomena yang telah mengubah dunia kita menjadi semakin terhubung. Proses ini melibatkan pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya di antara negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia. Kemajuan dalam infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, seperti kemunculan telegraf dan Internet, telah memainkan peran penting dalam mendorong proses globalisasi ini.

Globalisasi telah membawa sejumlah dampak dan manfaat. Misalnya, globalisasi telah mempengaruhi perubahan nilai dan sikap dalam masyarakat. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh globalisasi telah memudahkan berbagai aktivitas dan mendorong pemikiran yang lebih maju. 

Globalisasi juga telah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuka industri baru dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, globalisasi telah mendukung penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Globalisasi juga telah membuka peluang pasar perdagangan luar negeri dan memungkinkan perusahaan asing untuk beroperasi di berbagai negara.

Dalam konteks ekonomi politik internasional, globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi internasional secara signifikan. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk arah dan dinamika globalisasi. Mereka memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan, pasar konsumen yang besar, dan daya tarik bagi investasi asing. Sebagai hasilnya, mereka memiliki peran sentral dalam menentukan aturan main dalam sistem ekonomi global.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupak contoh nyata dari dilemma globalisasi ekonomi dalam ranah ekonomi politik internasional. Pada tahun 2018, Amerika Serikat mulai menaikkan tarif impor terhadap barang-barang dari Tiongkok sebagai bagian dari strategi "America First" yang di canangkan oleh Presiden Donald Trump. Langkah itu diambil dengan tujuan untuk melindungi industry dalam negeri dan mengurangi akan defisit perdangan Amerika Serikat denan Tiongkok.

Namun, Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merespons dengan mengenakan tarif balasan terhadap barang-barang yang berasal dari Amerika Serikat. Hal tersebut memicu perang tarif yang berkepanjangan dan berdampak luas terhadap perekonomian global. Perang dagang ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga berdampak pada negara lain di seluruh dunia. 

Contohnya, negara-negara yang terlibat dalam rantai pasokan global merasakan dampak dari perang dagang ini. Selain itu, ketidakpastian yang telah ditimbulkan oleh perang dagang ini juga dapat mempengaruhi pasar keuangan global dan pertumbuhan ekonomi dunia. Penulisan pada studi kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana globalisasi ekonomi yang seharusnya menciptakan ketergantungan antarnegara dan mendorong akan kerjasama. Namun, dapat juga memicu konflik dan ketidakstabilan akan ekonomi politik internasional.

Politik "America First" berasal dari era Presiden Donald Trump. Konsep ini berakar pada ideologi bahwa kepentingan Amerika harus menjadi prioritas utama dalam semua kebijakan luar negeri dan perdagangan. Sebelum era Trump, Amerika Serikat telah memasukkan 26 negara berkembang dengan lebih dari 4.800 produk ke dalam fasilitas Generalize System of Preference (GSP) dengan tujuan merangsang perdagangan dengan negara berkembang sebagai bagian dari pelebaran kekuatan ekonomi AS. 

Kebijakan "America First" diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk penawaran kewarganegaraan bagi 1,8 juta imigran gelap yang dibawa ke Amerika oleh orang tua mereka ketika masih kecil, pembangunan tembok perbatasan antara Meksiko dan Amerika, pengakhiran undian izin tinggal tetap, dan pengakhiran imigrasi berantai, yaitu membawa anggota keluarga ke Amerika tanpa batas. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup America First Energy Plan (AFEP) yang bertujuan untuk mencapai dominasi energi Amerika Serikat.

Kebijakan "America First" telah memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara lain, termasuk China, dengan penerapan tarif dan pembatasan impor. Pada September 2018, Amerika Serikat mulai memberlakukan kenaikan bea impor sebesar 10% terhadap produk yang berasal dari Tiongkok senilai US$200 miliar. Kenaikan tarif ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi dalam negeri dan meminimalisir defisit neraca perdagangan antara kedua negara.

Kemudian, pada Mei 2019, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa dia akan menaikkan tarif impor lebih lanjut menjadi 25% atas barang China senilai $200 miliar. Ini merupakan bagian dari strategi "America First" yang dicanangkan oleh Presiden Donald Trump untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memutuskan bahwa tarif perdagangan yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap barang-barang China merupakan tindakan ilegal.