Wanita Menjadi Tulang Punggung, Haruskah?

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan tahun 2019 masih berada di bawah laki-laki yaitu 69,18 sedangkan nilai IPM laki-laki adalah 75,96. 

Angka ini menunjukkan realita masih banyaknya ketimpangan yang dihadapi perempuan, mulai dari ekonomi hingga kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Konstruksi sosial budaya ( patriaki) di masyarakat ikut menyumbang rendahnya kualitas perempuan Indonesia, yaitu menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. 

Indonesia, menurut McKinsey Global Institute Analysis, dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar USD 135 miliar per tahun di tahun 2025, dengan catatan partisipasi ekonomi perempuan terus ditingkatkan pula.

Budaya patriarki menurut menteri Bintang harus dihilangkan meskipun sulit. Namun, ia meyakini dengan adanya kerja sama, kerja keras, serta kegigihan dalam memperjuangkannya, cita-cita untuk menghilangkan budaya patriarki di Indonesia bukanlah hal yang mustahil (kemenpppa.co.id, 25/3/2021)

Kemenpppapun berpendapat ada kesalahan pemaknaan gender oleh masyarakat, yaitu gender hanya dimaknai pada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial (Kementerian PPPA).

Yang seharusnya adalah kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (UN Women).

Benarkah demikian? Haruskah wanita menjadi tulang punggung , agar bisa produktif secara finansial sehingga IPMnya meningkat? Hingga isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global.

Isu gender juga menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang tercantum dalam tujuan ke-5 yakni "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan". Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam SDGs.

Maka program ini menghimbau pemerintah untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk memasuki lapangan usaha tertentun(kumparan.com, 1/11/2020).

Pembangunan manusia berbasis gender ini terus menerus digaungkan. Dari tahun ke tahun tak juga menunjukkan hasil yang sukses. Kaum wanita malah kian tertindas dan terpaksa keluar rumah, dari peraduan dan pelukan anak-anaknya dimana semestinya ia mendidik mereka, untuk menyambung hidup. Sebab suaminya menganggur dan sulit mendapatkan pekerjaan. 

Jelas program ini hanya membebek agenda global tanpa serius merumuskan akar masalah, tantangan dan kebutuhan negeri ini terhadap kualitas SDM nya. Jelas ke depannya akan berpotensi kontraproduktif yaitu memunculkan masalah baru serta mengalihkan energi dan dana pembangunan dari penyelesaian persoalan di depan mata.